Salin Artikel

Elektabilitas Digeser Demokrat, Golkar Optimistis Hasil Akhirnya Akan Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Zainudin Amali optimistis, partainya dapat kembali menggeser elektabilitas Partai Demokrat saat Pemilu 2024.

Amali mengungkapkan hal itu saat menanggapi hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas akhir Januari 2022. Dalam survei tersebut, elektabilitas Golkar digeser Partai Demokrat yang kini berada di posisi ketiga.

"Saya yakin hasil akhir nanti berbeda dari yang ada sekarang. Karena kami sudah terbiasa menghadapi suasana seperti itu sebelum pemilu," kata Zainudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/2/2022).

Menteri Pemuda dan Olahraga itu memahfumi bila pada saat ini terjadi pergeseran posisi elektabilitas di partai politik, termasuk Golkar.

Sebab, dinamika politik terus terjadi jelang kontestasi politik dihelat. Namun, menurut dia, penentuan akhir atas elektabilitas suatu parpol baru bisa diketahui ketika pemilu itu dilangsungkan. 

Dalam hal ini, apakah elektabilitas Golkar apakah akan sama seperti yang terekam pada hasil survei atau tidak.

"Penentuan akhir di pemilu, itulah ukuran pastinya," ucap Zainudin.

Hanya saja, Amali menyatakan bahwa hasil survei ini harus dijadikan bahan evaluasi untuk internal. Sehingga, para kader dan fungsionaris partai bisa bekerja maksimal untuk terjun ke lapangan, terutama para calon anggota legislatif, sehingga elektabilitas Golkar terkatrol.

"Kita harus lebih meningkatkan lagi upaya-upaya konsolidasi dan memastikan para fungsionaris yang akan diterjunkan ke bawah, sekaligus sebagai bakal calon legislatif di dapil masing-masing untuk bekerja lebih serius," jelasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar menempati posisi empat dalam elektabilitas partai politik pada survei Litbang Kompas, akhir Januari 2022.

Elektabilitas Partai Golkar bertambah dari 7,3 persen pada Oktober 2021 menjadi 8,6 persen pada Januari 2022.

Hasil tersebut menunjukkan Partai Golkar tergeser elektabilitasnya oleh Partai Demokrat yang tercatat naik signifikan dari 5,4 persen pada Oktober menjadi 10,7 persen saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/16321271/elektabilitas-digeser-demokrat-golkar-optimistis-hasil-akhirnya-akan-berbeda

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke