Salin Artikel

Penghargaan untuk Istri hingga Baliho Gambar Wajah, Firli Bahuri Dianggap Lebih Banyak Kontroversi daripada Prestasi

Namanya kembali disorot ketika memberikan penghargaan untuk istrinya, Ardina Safitri, yang menciptakan mars dan himne KPK.

Pemberian penghargaan dilakukan Firli bertepatan dengan penyerahan hak cipta oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Gedung Juang KPK pada Kamis (17/2/2022).

Tidak hanya itu, sehari setelahnya, Firli kembali diperbincangkan setelah muncul baliho yang memampang wajahnya beredar di media sosial. Dalam baliho berlogo KPK tersebut tertulis kalimat "siapa saja yang korupsi kami tangkap".

Selain itu, baliho tersebut juga memuat tulisan "kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil makmur, cerdas, sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia, dan Indonesia yang dibanggakan rakyatnya."

Menuai kritik

Atas peristiwa tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, di bawah kepemimpinan Firli, KPK lebih banyak menciptakan kontroversi ketimbang prestasi.

“Mars dan himne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, berkontribusi bagi kerja KPK, dan memperbaiki citra buruk KPK di mata masyarakat,” ucap Kurnia dalam keterangannya, Kamis.

“Maka dari itu sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan, hanya dipenuhi dengan gimik dan kontroversi ketimbang prestasi,” jelas dia.

Kurnia pun mempertanyakan pemilihan istri Firli sebagai pencipta mars dan himne KPK. Dalam pandangannya, terpilihnya Ardina memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan.

“Jadi jangan pernah beranggapan karena dirinya adalah Ketua KPK, maka lembaga antirasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis.

Senada dengan Kurnia, Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha juga berpendapat, ada konflik kepentingan di balik peluncuran lagu itu.

Mantan penyidik KPK ini berpendapat, pemberantasan korupsi tidak memerlukan mars dan himne. Menurut dia, mars dan himne KPK adalah jerit penderitaan masyarakat korban korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang kasusnya tidak segera dituntaskan oleh KPK.

“Tidak perlu sulit-sulit menciptakan lagu, karena himne pemberantasan korupsi yang sejati ada di dalam jerit tangis derita rakyat korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan KPK,” tutur Praswad.

Tidak hanya dari aktivis antikorupsi, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani pun ikut mengkritik dan meminta pimpinan KPK menghindari perbuatan yang dapat menciptakan kontroversi.

Hal ini, disampaikan Arsul merespons adanya baliho bergambar Firli serta lagu mars dan himne KPK yang diciptakan oleh istri Ketua KPK itu.

"Sebagai mitranya KPK, saya menyarankan agar siapa pun pimpinan KPK lebih baik menghindari kontroversi publik atas hal-hal seperti di atas," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memahami jika dua hal tersebut menuai reaksi negatif dari kalangan masyarakat. Sebab, menurut Arsul, pada dasarnya publik tetap menginginkan KPK memiliki standar perilaku yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya.

"Jadi wajar jika hal yang mereka nilai tidak lazim atau tidak pas untuk dilakukan maka ya akan terus dikritisi," ujar dia.

Kendati demikian, Arsul mengembalikan kedua persoalan itu kepada pimpinan KPK atau Dewan Pengawas KPK jika dinilai terdapat pelanggaran etik.

"Sejauh ini Komisi III tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran etik, namun untuk memastikannya ya itu wilayahnya Dewas KPK," kata Arsul.

Respons Firli

Firli menilai, kehadiran lagu mars dan himne KPK itu akan menambah kebanggaan sekaligus penyemangat bagi setiap insan KPK dalam melaksanakan tugas.

“Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,” ucap Firli, melalui keterangan tertulis, Kamis.

Terkait Baliho, Firli mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat baliho dan di mana saja baliho itu terpasang. Ia menilai, baliho tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK.

"Terus terang saya tidak tahu siapa dan di mana itu semua dipasang," ujar Firli, melalui keterangan tertulis, Jumat (17/2/2022).

Kendati demikian, Firli mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memasang baliho tersebut, apalagi jika itu dilakukan untuk mendukung kerja KPK.

Ia juga menekankan bahwa KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak akan terpengaruh oleh pihak mana pun. Namun, mantan Kapolda Sumatera Utara itu tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk terus memberantas korupsi di Indonesia.

"Jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK saya mengucapkan terima kasih," kata Firli.

"KPK sungguh memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakoni oleh hanya satu lembaga karena perlu pelibatan masyarakat. Mari kita lawan para pencuri uang negara," tuturnya.

Penjelasan KPK

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya tidak pernah memasang baliho pesan antikorupsi bergambar wajah Firli. Menurutnya, KPK juga tidak pernah menganggarkan pengadaan dan pemasangan baliho tersebut.

"KPK memastikan tidak pernah melakukan pengadaan maupun pembiayaan dalam anggaran negara atas pemasangan billboard dimaksud," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/2/2022).

Menurut Ali, setelah foto baliho menyebar di media sosial, Tim Inspektorat langsung melakukan pengecekan. Setelah dicek ke lokasi, kata Ali, baliho bergambar wajah Firli sudah tidak ditemukan.

Terkait penghargaan, Ali menganggap itu adalah hal biasa diberikan KPK sebagai apresiasi atas kontribusi dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Ia mencontohkan, KPK juga kerap memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi dan pihak yang rajin memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Penghargaan diberikan sama seperti pihak yang melaporkan gratifikasi atau LHKPN dan penghargaan lainnya sebagaimana KPK telah publikasikan beberapa waktu lalu," kata Ali.

"Seluruhnya telah melalui proses mekanisme aturan pemberian penghargaan oleh KPK kepada pihak eksternal," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/21/06030221/penghargaan-untuk-istri-hingga-baliho-gambar-wajah-firli-bahuri-dianggap

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.