Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Tokoh Politik Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil

Mulai dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil, memberikan pandangan terhadap rencana yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno itu.

Proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota negara baru yang dinamakan Nusantara tersebut, resmi dimulai sejak UU IKN disahkan di DPR pada Januari lalu.

Pembangunan fisik IKN di Kaltim akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan upacara HUT RI di tahun 2024 akan dilakukan di lokasi ibu kota negara baru.

Seperti apa pandangan para kandidat capres 2024 mengenai IKN Nusantara?

Prabowo Subianto

Nama Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan masih menjadi kandidat capres terkuat di berbagai survei.

Partai Gerindra pun telah mengindikasikan mengawal ketua umumnya tersebut kembali maju di Pilpres.

Meski begitu, Prabowo belum mau banyak bicara. Ia justru terus menunjukkan komitmennya sebagai anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski dalam 2 pilpres sebelumnya merupakan rival kuat.

Salah satunya adalah dengan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara baru, yang menjadi rencana besar Jokowi. Jauh-jauh hari, Prabowo telah menyampaikan komitmen dukungannya untuk IKN Nusantara.

Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus punya keberanian untuk memindahkan ibu kota negara. Sebab, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mesti dipisahkan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sodetan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021).

"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," kata Prabowo dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Prabowo menilai bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota negara baru, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur pun dinilai sebagai lokasi strategis.

"Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya," ucapnya.

Ganjar Pranowo

Dalam sejumlah survei, elektabilitas Ganjar Pranowo terus memepet Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah itu pun ramai disebut-sebut akan menjadi pengganti Jokowi dari PDIP pada Pilpres 2024.

Meski internal PDIP sendiri justru banyak yang terkesan tak mendukung Ganjar, namun para pendukung Jokowi banyak yang melabuhkan dukungan ke orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Terlepas dari itu, Ganjar Pranowo tetap menunjukkan kesetiannya kepada Presiden Jokowi. Dalam setiap kunjungan Jokowi ke Jateng, Ganjar selalu tampak menemani.

Komitmen yang sama disampaikan Ganjar terhadap rencana pemindahan ibu kota negara, sudah sejak lama. Ia pun mendukung rencana Presiden Jokowi yang akan membuat IKN Nusatara menjadi kawasan hijau, environmentally friendly dan tidak ada klaster industri.

“Di banyak negara maju, pusat pemerintahan tidak dicampur dengan industri. New York itu kan sudah sangat padat, maka ibukotanya Washington. Washington itu sangat menarik, tenang. Bahkan pada pukul 09.00, pukul 10.00 itu sepi. Ibukota negara bisa seperti Washington,” kata Ganjar di tahun 2019, seperti dikutip dari jatengprov.go.id, Selasa (8/2/2022).

Ganjar menilai, jika ibu kota negara dicampur dengan industri, hal tersebut akan menjadi seperti Jakarta saat pertama kalinya menjadi tempat dagang. Ia juga menyinggung soal perguruan tinggi berkualifikasi internasional di IKN Nusantara.

Tak hanya itu, Ganjar pun merasa senang karena Presiden Jokowi berjanji membangun kebun bibit di ibu kota negara baru. Karena mengusung konsep smart city, ibu kota negara baru disebut akan menggunakan transportasi listrik.

“Dari daerah, kami mendukung upaya menjaga kawasan tetap hijau. Disana kan ada orang utan, biota yang harus dirawat. Mudah-mudahan sistemnya oleh tim dipersiapkan dengan baik,” tegas Ganjar.

Anies Baswedan

Anies Baswedan berada di posisi ketiga dalam survei-survei elektabilitas capres. Gubernur DKI Jakarta tersebut, banyak mendapat dukungan dari tokoh-tokoh yang tidak berpihak kepada Jokowi.

Mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, Anies terkesan tidak memberikan dukungan.

Dalam pernyataan terbarunya, Anies Baswedan memberikan kritik soal rencana pemindahan ibu kota negara. Ia menilai pemindahan IKN ke Kaltim tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Talkshow Format dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara virtual di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (27/1/2022).

"Bicara tentang kemacetan kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7 persen jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta itu kegiatan rumah tangga dan kegiatan tempat usaha," ucap Anies dilansir dari tribunnews.com.

Anies menilai, hal yang terpenting bukanlah membahas perpindahan ibu kota negara, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia.

"Nah, sekarang kita malah bicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu melayani kebutuhan global ini tantangan kita sekarang," tuturnya.

Anies juga membanggakan Jakarta sebagai Kota Megapolitan terbesar di selatan dunia.

"Jakarta adalah Kota Megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Tapi megapolitan ini terdiri dari Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya dan Depok ini sebagai satu kesatuan," ungkap mantan Mendikbud itu.

Ridwan Kamil

Nama Ridwan Kamil berada paling buncit di antara 3 nama kandidat capres sebelumnya, dalam berbagai survei Pilpres 2024.

Meski begitu, Gubernur Jawa Barat tersebut dalam beberapa kali kesempatan mengisyaratkan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga pernah menyampaikan pendapat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim.

"Bung Karno menghitung Kalimantan jadi ide ini sudah datang lama. Cuma Bung Karno memilihnya Palangkaraya," jelas Emil saat menghadiri pertemuan bersama para tokoh sunda di Taman Hutan Raya, Bandung, Selasa (25/1/2022).

"Di mana di Kalimantan tidak ada gunung berapi jauh dari laut sehingga pada teori pertahanan kalau ada negara nyerang dari laut pasti jauh kira-kira akhirnya diputuskan sekarang mungkin ada pertimbangan lain," lanjutnya.

Emil juga menyatakan Jakarta sebenarnya tidak dipersiapkan sebagai ibu kota negara. Ia menyebut justru Bandung yang menjadi salah satu daerah yang dulu direncanakan dijadikan sebagai ibu kota negara, selain Malang dan Surabaya.

"Saya baca sebenarnya di zaman kolonial Batavia itu tidak cocok jadi ibu kota. Saat ada pandemi namanya malaria yang mati itu ribuan. Jadi diputuskanlah oleh pemerintah kolonial, memindahkan ibu kota di survei di tiga lokasi Malang, Surabaya, Bandung. Yang dipilih adalah Bandung dengan segala perhitungan," paparnya.

Disebut Emil, rencana pemerintahan kolonial memindahkan ibu kota ke Bandung terbukti dengan mulai berpindahnya kantor pemerintahan hingga markas militer.

"Namun Jepang keburu datang. Terputuslah ibu kota negara versi pemerintah kolonial itu oleh takdir sejarah. Jadi Jakarta itu tidak pernah didesain sebagai ibu kota," sebut Emil.

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Bandung ini menilai Pemerintah Indonesia sebenarnya belum memiliki ibu kota negara secara fundamental yang mewakili nilai kebangsaan.

Akibatnya, kata Emil, Jakarta berkembang menjadi mesin ekonomi dominan dan mengambil banyak peran besar. Karena terlalu vital roda pemerintahan dan ekonomi bertumpu di Jakarta, maka segala bentuk gejolak di Jakarta dinilai berisiko melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan ekonomi dengan mudah.

"Makanya ada yang nanya melumpuhkan Jakarta mah oleh sebuah demo politik ekonomi," tukas Emil.