Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis untuk Tangani Stunting

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan langkah-langkah strategis penanganan stunting yang dapat diimplementasikan di lapangan.

Sebab, kata dia, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama adalah tidak sinkronnya data antara versi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) dengan yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Misalnya, data tentang keluarga resiko stunting. Kesalahan penafsiran data tentu dapat berakibat pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Bagaimana stunting mau turun, kalau kebijakannya kurang tepat?," ujar Netty seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (2/2/2022).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut tantangan kedua adalah penyediaan infrastruktur air bersih dan jamban sehat untuk keluarga Indonesia. Terlebih, selama masa pandemi yang rentan penularan Covid-19.

Menurut Netty, selain kekurangan energi kronik dan gizi, penyebab stunting secara tidak langsung adalah minimnya akses air bersih dan jamban sehat.

“Bagaimana mungkin keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizinya jika air bersih saja sulit didapat," katanya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat masih ada 9,79 persen rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses ke sumber air minum layak pada 2020.

Netty menjelaskan, tantangan lain yang harus diselesaikan adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan setiap pemangku kepentingan untuk bekerja seirama.

"BKKBN sebagai leading sector penurunan angka stunting harus mampu menunjukkan leadership yang kuat. Bangun sinergitas dan kolaborasi dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut,” ucapnya.

Program penurunan angka stunting, kata Netty, tidak akan berhasil jika dihadapkan pada ego sektoral atau mentalitas silo dari para pemangku kepentingan.

Penurunan angka stunting semakin berat

Seperti diketahui, Indonesia tengah bersiap menghadapi ancaman gelombang ketiga Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus harian harian telah mencapai 16.021 per Selasa (1/2/2022).

"Dengan ancaman gelombang ketiga, tugas BKKBN untuk menurunkan angka stunting semakin berat. Target 2024 adalah turun 10,4 persen, menjadi 14 persen. BKKBN bekerja keras mencapai target tersebut di tengah kondisi pandemi," ucap Netty dalam keterangan media, Rabu.

Sebagai solusi, Netty meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif agar serangan gelombang ketiga Covid-19 tidak merusak program kesehatan Indonesia, termasuk target penurunan angka stunting.

Menurutnya, perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kader penggerak sebagai ujung tombak penanganan stunting di lapangan masih kurang.

"Kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) sebagai aset berharga BKKBN perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya,” jelas Netty.

Tak hanya kompetensi, lanjut dia, kesejahteraan dan jaminan sosial PLKB dan posyandu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah menekan kader untuk bekerja maksimal melayani masyarakat tetapi dukungan peningkatan kompetensi dan jaminan kesejahteraan diabaikan.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat (Jabar) 2008-2018 itu kembali meminta pemerintah tetap fokus pada upaya penurunan stunting yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan ancaman gelombang ketiga Covid-19.

"Disiplin protokol kesehatan (prokes) harus tetap diingatkan pada masyarakat, diawali dari keluarga. Jangan lengah agar semua pihak tidak menyesal karena pandemi merenggut banyak hal dari kehidupan masyarakat, termasuk gagalnya program penurunan stunting," imbuh Netty.