Salin Artikel

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

"Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Staf Angkatan Laut, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan, sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R52/Pres/X/2021," kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, dalam sidang. "... dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut dia

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi di Komisi I menyetujui usulan penjualan 2 KRI tersebut. Hanya Fraksi Demokrat yang menyetujui dengan catatan, agar 2 KRI itu segera dicarikan penggantinya demi keamanan negara.

Dalam sidang, KSAL Laksamana Yudho Margono menyebutkan bahwa kondisi 2 KRI itu sudah tidak laik pakai dan telah diistirahatkan sejak 4 tahun silam.

Badan kapal sudah tenggelam karena memang tidak ada perawatan dan personel/awak-awak kapalnya telah ditarik.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa tidak efisien untuk memperbaiki 2 KRI itu. Ia menyatakan bahwa penghapusan dua kapal itu tidak akan mengganggu tugas pokok dan fungsi TNI Angkatan Laut.

"Dengan melihat kondisi tersebut maka didapatkan nilai taksiran limit jual atau lelang dari KRI Teluk Penyu 513 sebesar Rp 4,91 miliar dengan nilai perolehan sebesar Rp 121,03 miliar, dan KRI Teluk Mandari 514 (taksiran) nilai limit sebesar Rp 695 juta dengan nilai perolehan Rp 121,89 miliar," jelasnya.

Soal beda nominal taksiran harga jual kedua KRI, Prabowo mengeklaim bahwa hal itu disebabkan karena perbedaan harga baja besi ketika dievaluasi oleh tim lelang.

"Jadi saat ditaksir KRI Teluk Penyu 513 itu harga baja besinya Rp 4.500 per kg. Begitu KRI Teluk Mandar yang dievaluasi, harganya Rp 2.500 per kg," ujarnya

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/12315591/dpr-setujui-penjualan-kri-teluk-penyu-dan-teluk-mandar-karena-sudah-tak-laik

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke