Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara "Nusantara" diramaikan oleh sejumlah nama.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria Kepala Otorita yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat nama yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Namun, sebelumnya, pada Maret 2020 Jokowi sempat menyebutkan sederet nama yang dinilai potensial memimpin pemerintahan ibu kota baru, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Beberapa nama yang disebut masuk dalam bursa Kepala Otorita IKN itu pun telah buka suara.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma saat ditemui usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Bali, Minggu (23/1/2022).

Risma juga tak menjawab gamblang ketika ditanya apakah ia siap jika ditunjuk untuk mengisi posisi itu.

Ia hanya mengatakan bahwa dirinya harus melapor lebih dulu ke Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri lantaran dia merupakan kader partai banteng.

"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawab Risma.

Saat kembali didesak awak media untuk menjawab kesiapannya jika ditunjuk, Risma menjawab bahwa hal ini bukan sekadar soal kesiapan.

"Bukan soal siap. Orang saya enggak tahu kok," jawab Risma sembari tertawa.

Sementara, menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya ingin nama-nama kader PDI-P yang disebut potensial sebagai calon Kepala Otorita IKN tetap konsentrasi pada tugas mereka di pemerintahan saat ini.

"Mengingat Bu Risma sudah mengemban tugas yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam konteks itu PDI-P menyadari bahwa setiap kader harus berkonsentrasi pada tugasnya. Yang sudah menjadi menteri, ya menjadi menteri konsentrasi di situ," kata Hasto ditemui di sela-sela HUT PDI-P, Senin (24/1/2022).

Hasto menyadari adanya keinginan Presiden Jokowi soal kriteria pemimpin IKN. Menurut Hasto, apabila kriterianya hanya kepala daerah atau mantan kepala daerah, Risma memungkinkan memenuhi hal tersebut.

Namun, Hasto menilai partainya tetap memberikan kesempatan kepada tokoh lain selain Risma untuk menjadi calon pemimpin IKN.

"Kita juga harus memberikan ruang bagi yang lain untuk diberikan kesempatan," kata dia.

"Saya tidak mau berandai-andai. Belum pasti saya juga," kata Emil saat dikonfirmasi pada Jumat (21/1/2022).

Menurut Emil, kepala daerah yang berlatar belakang arsitek tidak hanya dirinya.

Namun, siapa pun yang dipilih Jokowi, Emil berharap figur tersebut bisa maksimal dalam membangun ibu kota baru.

"Kriteria kepala daerah arsitek kan enggak hanya saya. Tapi, siapa pun yang terpilih, harus maksimal membangun ibukota yang diputuskan pindah ke Kalimantan. Jadi saya tidak mau gede rasa, tidak mau berandai-andai, takut salah," katanya

Namun, ketika ditanya soal kesiapannya jika ditunjuk oleh presiden, Emil mengaku saat ini masih ingin menuntaskan janji politiknya sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Saya belum bisa menjawab, saya masih Gubernur Jawa barat. Saya belum bisa menjawab hal yang belum pasti. Saya tidak mau berandai-andai," tutur mantan Wali Kota Bandung itu.

Tanggapan Ahok hingga Bambang Brodjonegoro

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga banyak dijagokan sebagai Kepala Otorita IKN.

Namun, saat dimintai tanggapan terkait hal ini, Ahok tak mau angkat bicara.

"Tidak ada tanggapan," kata Ahok kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Sementara, Hasto Kristiyanto menilai bahwa Ahok berpotensi ditunjuk Jokowi untuk memimpin ibu kota baru. Sebab, kader PDI-P itu telah berhasil menunjukkan dedikasinya saat memimpin Jakarta.

"Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," kata Hasto, Senin.

Eks Menristek Bambang Brodjonegoro juga tak mau memberikan banyak tanggapan.

Ia mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebutnya sebagai satu dari empat nama potensial calon Kepala Otorita IKN sudah lama disampaikan dan kini tidak lagi relevan.

"Sudah dua tahun lalu itu, sudah kurang relevan untuk saya," ucap Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/1/2021).

Ketika ditanya kesediannya menjadi Kepala Otorita IKN apabila ditunjuk presiden, Bambang mengaku ingin fokus pada kesibukannya saat ini, mengajar di kampus dan mengurus korporasi.

"Saya sibuk di kampus dan korporasi sekarang," kata dia.

Sebagaimana diketahui, setelah tak menjabat sebagai menteri, Bambang memilih kembali ke dunia pendidikan. Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia.

Oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Bambang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Ia juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur.

Terbaru, Bambang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood menjadi perusahaan keenam yang mengangkat Bambang sebagai komisaris.

Adapun mengacu pada Undang-undang tentang IKN yang baru disahkan, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Sementara, merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan presiden untuk diundangkan.

Namun, seandainya presiden tak menandatangani, UU itu akan tetap berlaku 30 hari pasca pengesahan di DPR.

Dengan ketentuan tersebut, UU IKN diundangkan paling lambat pada 18 Februari 2022.

Artinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat presiden selambat-lambatnya 18 April 2022.