Salin Artikel

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanggil Ketua Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo terkait dugaan keterlibatan dalam politik praktis yakni memberi dukungan kepada bakal calon presiden 2024.

Ketua PBNU Amin Said Husni menyebut bahwa keduanya dipanggil untuk datang langsung ke kantor PBNU di Jakarta Pusat.

"Namun kami masih atur jadwal pertemuannya, karena jadwal Ketum PBNU padat, jadwal para ketua cabang juga padat," kata Amin kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis itu dilaporkan digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada hari Rabu (19/1/2022), dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

Sementara itu, di Sidoarjo, kegiatan disebut diinisiasi oleh DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo.

Dikutip Kompas TV, pemanggilan ini atas arahan langsung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

"Atas arahan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, kami secara resmi memanggil Ketua Cabang NU Banyuwangi dan Sidoarjo," ujar Amin dalam surat resmi yang diterbitkan oleh PBNU.

Surat itu ditandatangani Amin Said Husni sendiri dan Wakil Sekretaris Jenderal Nur Hidayat.

Sebelumnya, Gus Yahya secara terbuka menolak adanya dukungan dari NU untuk calon presiden tertentu. Bahkan, ia melarang nantinya para pengurus NU untuk jadi capres dan cawapres.

Hal tersebut ditegaskan Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Chlil Staquf, dalam Program Rosi Kompas TV dengan tajuk 'Wajah Baru Nahdlatul Ulama', Kamis (20/1) lalu.

"Spesifik sekali, saya tidak mau ada capres-cawapres dari PBNU," tegas Gus Yahya.

Alasannya, kata Gus Yahya, karena ia tidak ingin PBNU memfasilitasi pihak-pihak tertentu di dalam kompetisi politik praktis itu.

Alasan lain Gus Yahya menjauhkan PBNU dari kepentingan politik praktis adalah karena belajar dari apa yang telah terjadi pada Pilpres 2019 lalu.

"Karena kita sudah pernah mengalami luka-luka yang luar biasa gara-gara menjadi pihak dalam kompetisi dan belum sembuh hingga hari ini. Kemarin itu, Pilpres 2019, warga NU itu separuh 'kampret' separuh 'cebong'. Ini yang harus disembuhkan kembali," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/17175101/pbnu-panggil-pcnu-banyuwangi-dan-sidoarjo-karena-dugaan-terlibat-politik

Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke