Salin Artikel

Penutupan Muktamar ke-34, M Nuh: Kepemimpinan yang Baru Akan Siapkan Road Map NU 25 Tahun ke Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Steering Comitte Muktamar ke-34 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuh mengatakan, ketua umum PBNU terpilih akan memimpin persiapan road map atau peta jalan Nahdlatul Ulama.

Ia mengatakan, road map tersebut tidak hanya mempersiapkan agenda Nahdlatul Ulama selama lima tahunan, tetapi juga agenda Nahdlatul Ulama selama 25 tahun ke depan.

"Karena masa Muktamar sangat pendek, komisi-komisi yang telah membahas beberapa agenda ke depan, tidak hanya agenda untuk lima tahun ke depan tetapi juga menyiapkan road map 25 tahun NU," ucap Nuh dalam acara penutupan Muktamar ke-34 NU dalam tayangan YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Jumat (24/12/2021).

"Kepempinan PBNU yang baru akan segera menyiapkan road map 25 tahun NU ke depan." imbuhnya.

Selain menyampaikan road map, Nuh juga mengapresiasi dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga Nahdliyin yang telah berkontribusi dalam penyelenggaran Muktamar ke-34 tersebut.

Adapun dalam Muktamar yang digelar di Lampung itu, Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai ketua umum terpilih PBNU periode 2021-2026. Ia meraih 337 suara dan mengungguli Said Aqil yang memperoleh 210 suara.

"Kami dari steering committee dan organizing committee menyampaikam terima kasih setinggi-tingginya khusunya kepada masyarakat Lampung yang sangat-sangat akrab, sangat-sangat bersahabat. Sehingga pelaksanaan Muktamar di Lampung ini bisa berjalan dengan baik," ucap Nuh.

Adapun Yahya dan Said melaju ke pemilihan ketua umum PBNU dalam Muktamar ke-34 NU setelah memenuhi syarat minimal dukungan 99 suara dari para pemilik suara.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan sejak Jumat dini hari, Yahya mengantongi 327 suara sedangkan Said memperoleh 203 suara.

Selain Yahya dan Said, suara juga mengalir ke tiga bakal calon lainnya yakni As'ad Said Ali dengan 17 suara, Marzuki Mustamar mendapat 2 suara, dan Ramadhan Boayo dengan 1 suara.

Sementara, ada 1 suara yang dianggap abstain dan 1 suara lainnya dianggap batal.

Adapun Muktamar ke-34 NU ini juga telah menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai rais aam PBNU untuk periode 2021-2026.

Miftachul terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat tim Ahlil Halli Wal Aqdi (AHWA) yang terdiri dari 9 kiai sepuh NU.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/24/16350351/penutupan-muktamar-ke-34-m-nuh-kepemimpinan-yang-baru-akan-siapkan-road-map

Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke