Saling Sindir Gerindra-Demokrat, dari Ketum Karbitan hingga soal Presidential Threshold

Saling sindir ini bermula dari pernyataan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad yang mengeklaim tidak ada oligarki di partainya saat ia menghadiri penutupan Kongres Tidar, organisasi sayap Gerindra, Minggu (19/12/2021).

Ketika itu, Dasco menyebutkan, terpilihnya Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati sebagai ketua umum Tidar tidak didasari oleh adanya keistimewaan, meski ia merupakan anak salah satu pendiri Partai Gerindra yakni Hashim Djojohadikusumo.

"Di Gerindra itu tidak mengenal adanya oligarki, bahkan terhadap anak pendiri Gerindra pun tidak ada keistimewaan. Rahayu Saraswati yang saya dengar itu menampak dan mengikuti serta mengalami pendidikan yang berjenjang," ucap Dasco, seperti dilansir Tribunnews.com.

Dasco menuturkan, Rahayu yang merupakan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aktivitas politik.

"Sudah pernah jadi anggota DPR, ketum sayap partai, sudah menjadi sayap partai Tidar dan Waketum partai besar. Jadi ini prestasi yang dibuat berjenjang, jadi bukan karena ada Pak Hasyim saya ngomong begini," ujar Dasco.

Wakil ketua DPR itu pun lantas membandingkan Gerindra dengan sejumlah partai politik lain dalam hal kaderisasi. Kendati demikian, ia tak menyebut secara pasti partai politik yang dimaksud.

"Jadi tidak seperti partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, tiba-tiba anaknya langsung dikarbit," ujarnya.

Jawaban Demokrat

Meski Dasco tidak menyebutkan nama partai, tidak sedikit publik yang mengaitkan pernyataan itu dengan Partai Demokrat.

Seperti diketahui, ketua umum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merupakan anak sulung ketua umum Demokrat sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menanggapi sindiran itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuturkan, partainya tidak mengenal adanya sistem oligarki dan menjalankan demokrasi dengan baik.

Ia mengatakan, hal itu tecermin dari suksesi kepemimpinan di Partai Demokrat yang telah menghasilkan lima orang ketua umum selama 20 tahun partai tersebut berdiri.

"Demokrasi berjalan dengan sangat baik di Partai Demokrat. Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama 20 puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum," kata Herzaky saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

Herzaky mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua-ketua umum sebelumnya terpilih melalui proses yang demokratis dan konstitusional.

"Pertama, dipilih oleh para pemilik suara di Kongres. Kedua, berdasarkan aturan dan mekanisme yang ditetapkan di Kongres, yaitu AD/ART dan peraturan organisasi maupun ketentuan internal lainnya," ujar dia.

Ketiga, kata Herzaky, ada ruang demokrasi bagi semua kader Demokrat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan ketua umum selama memenuhi syarat yang ditetapkan.

Ia melanjutkan, Demokrat merasa tidak perlu mengomentari urusan internal partai lain, apalagi membanding-bandingkannya, karena setiap organisasi punya kultur dan caranya sendiri.

"Kalau ada partai lain yang sedang melakukan refleksi atau introspeksi internal, tak perlulah kami ikut mengomentarinya. Bukan karakter kami membanding-bandingkan partai kami dengan partai lain," ujar Herzaky.

Soal presidential threshold

Sebelum sindir-menyindir soal oligarki, Gerindra juga sempat mempertanyakan permintaan Demokrat agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Permintaan itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang menilai Jokowi semestinya berinisiatif menghapus presidential threshold.

Menurut Hinca, Hinca menilai, banyak kalangan kini memiliki aspirasi yang sama, yakni penetapan presidential threshold dari 20 menjadi 0 persen.

Ia berpandangan, presidential threshold 20 persen sudah tak lagi relevan karena pilpres dan pileg akan digelar serentak pada 2024.

"Saya kira berdemokrasi dan pesta demokrasi di 2024 dengan pasangan yang lebih banyak menjadi kebutuhan, harapan, keinginan semua kita. Saya kira pemerintah yang sedang berkuasa harus mendengarkan itu," kata Hinca kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Kamis (16/12/2021).

Pernyataan Hinca tersebut lalu direspons Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menilai tidak ada kegentingan yang mengharuskan presiden membuat perppu.

"Jadi, prinsip dari Perppu itu adalah kalau dianggap ada kegentingan. Ini kan yang diminta oleh Mas Hinca. Pertanyaannya kan, apakah ada kegentingan sehingga harus dikeluarkan Perppu?" ujar Muzani di Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat (17/12/2021).

"Karena syarat dikeluarkannya Perppu adalah ada kegentingan dan seterusnya," tegasnya.

Muzani menyatakan bahwa Gerindra saat ini memegang teguh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dijadikan dasar presidential threshold 20 persen.

Dengan beleid ini, partai atau gabungan partai harus menguasai sedikitnya 20 persen kursi di DPR RI untuk dapat mengusung calon presiden.

"Kalau nanti ada kesepakatan baru, Gerindra siap. Prinsip Gerindra terbuka untuk membicarakan ini, kalau 20 persen siap," ungkap Muzani.