Salin Artikel

Survei Populi Center: Hanya 6 Partai dengan Elektabilitas di Atas 4 Persen

Untuk diketahui, survei Populi Center dilakukan pada 1 hingga 9 Desember 2021 yang melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi.

Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menjelaskan, dari keenam partai tersebut, elektabilitas tertinggi dicapai oleh PDI-P, yakni sebesar 20,5 persen.

Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah ketimbang hasil survei bulan sebelumnya yang mencapai 22,3 persen.

Lonjakan peningkatan suara dialami oleh Demokrat dan Gerindra, masing-masing sebesar 1,9 persen dan 1,3 persen bila dibandingkan dengan survei bulan sebelumnya.

"Data menunjukkan ada enam partai yang ada persentase elektabilitas di atas 4 persen. Pertama PDI-P 20,5 persen, ada Gerindra dengan 13,1 persen, Demokrat dengan 9,6 persen, Golkar 8,3 persen, PKB 8,2 persen, dan PKS dengan 7 persen," rinci Nurul saat pemaparan hasil survei yang dilakukan secara daring, Senin (20/12/2021).

Sementara itu, partai yang memperoleh persentase suara di bawah 4 persen berdasarkan hasil survei tersebut yakni Nasdem sebesar 3,9 persen, PPP 2,8 persen, PAN 1,7 persen, Perindo 1,2 persen, PSI 0,7 persen, Gelora 0,3 persen, PBB 0,3 persen, Hanura 0,3 persen, dan Garuda 0,3 persen.

Partai yang tidak mendapatkan suara yakni Partai Ummat, PKBI, dan Berkaya.

Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia Phillips J. Vermonte mengatakan, lonjakan suara yang dialami Demokrat salah satunya akibat partai tersebut berhasil menarik peminat pemilih pemuda.

"Hemat saya partai demokrat cukup mampu berbicara dan dipahami oleh pemilih muda, dan ini yang dicitrakan oleh partai, misalnya lewat Ketum Demokrat," jelas Phillips.

"Ada komunikasi yang mungkin berhasil dan mungkin akan menjadi modal yang baik," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, hasil survei elektabilitas partai tersebut berbanding lurus dengan kinerja dari rezim atau pemerintahan yang berkuasa

"Kalau kepuasan publik terhadap rezim tinggi dan kian baik, yang mendapat insentif adalah partai di belakang rezim. Dulu di 2009, rezim Demokrat dinilai masyarakat bagus, kuat, ini menjadi insentif untuk Demokrat. Sama juga di 2014, di masa Pak Jokowi, pada 2019 PDI-P mendapat insentifnya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/17100671/survei-populi-center-hanya-6-partai-dengan-elektabilitas-di-atas-4-persen

Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke