Wapres Harap Pendekatan Humanis dalam Pembangunan di Papua Terwujud

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2021 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/12/2021).

"Saya berharap pendekatan baru yang lebih humanis ini benar-benar dapat diwujudkan dan kita ingin Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejateraan itu bisa segera diselesaikan," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf menuturkan, ia sudah pernah menyampaikan bahwa pelaksana program pembangunan di Papua tidak seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, tetapi melibatkan otoritas setempat yang memahami seluk beluk daerahnya.

Oleh karena itu, ia menekankan agar implementaasi kebijakan-kebijakan pemerintah selaras dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua sehingga danpaknya dapat dirasakan secara menyeluruh.

"Dilakukan secara komprehensif dan sinergi mencakup seluruh sektor dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah termasuk seluruh unsur yang ada di Papua, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, penguatan operasi teritorial yang melibatkan kodim, koramil, dan babinsa merupakan ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang asli Papua.

Dalam konferensi pers sesuai rapat, Ma'ruf juga menyebutkan, penanganan isu-isu Papua akan mengedepankan pendakatan dialog maupun diplomasi.

"Penanganan isu-isu yang merugikan atau menganggap bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM, ini kita atasi, kita lakukan upaya-upaya pencerahan baik melalui jalan dialog maupun juga dengan cara-cara langkah-langkah diplomasi," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan di Papaua dengan melakukan pemekaran wilayah serta membangun berbagai infrastruktur.

"Termasuk juga infrastruktur keamanan kelembagaanya dilengkapi supaya bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial secara lebih sempurna," kata Ma'ruf.