Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Adapun tema BDF kali ini, kata Retno, adalah "Democracy for Humanity Advancing Economic and Social Justice During the Pandemic".

"Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini dan merupakan kelanjutan dari tema BDF sebelumnya yaitu 'Democracy and Covid-19 Pandemic'," kata Retno dalam konferensi persnya, Kamis (9/12/2021).

Retno mengatakan, BDF tahun ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional yang hadir baik secara fisik maupun virtual.

Dalam agenda ini, turut berpartisipasi pula Sekjen PBB Antonio Guterres dan 18 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Kemudian, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaya Mahuta dan sebagainya.

"Tahun ini BDF dibuat lebih interaktif dengan meminta pandangan para ahli di bidangnya selain tentunya pandangan para menteri, termasuk di antaranya ekonom peraih Nobel," ujarnya.

Retno mengatakan, dalam pidatonya, Sekjen PBB Antonio mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

Oleh karena itu, sebagai komunitas global, semua pihak harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan, antara lain melalui peringanan utang, pemberian akses setara terhadap vaksin, serta meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Retno mengaku telah menyampaikan bahwa kondisi global saat ini sudah mulai pulih dari pandemi Covid-19.

Namun, masih ada juga negara yang melakukan pengetatan sementara karena adanya varian baru Omicron.

"Mindset telah berubah dari bertahan menjadi pemulihan," tuturnya.

Selain itu, Retno juga sampaikan bahwa pandemi ini datang saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran.

Berdasarkan laporan Freedom House tahun 2021, kebebasan global menurun dalam 15 tahun terakhir dan 75 persen penduduk dunia hidup di bawah negara yang mengalami kemunduran demokrasi tahun lalu.

"Pandemi semakin memperburuk kemunduran demokrasi tersebut, karena telah memaksa kita untuk mengubah cara kita menjalankan pemerintahan," kata Menlu Retno.

"Dan kita harus mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi," ucap dia.