Salin Artikel

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat disepakati bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Januari atau Februari 2022.

Doli berharap, keputusan soal tanggal pelaksanaan pemilu dapat menjadi konsensus bersama tanpa perlu melalui voting di Komisi II.

"Saya kira kalau kita bicara deadline paling enggak pas sidang awal tahun 2022 itulah paling lama harus sudah selesai," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Doli mengaku sudah mendengar kabar bahwa pemerintah dan KPU sepakat agar pemilu 2024 digelar pada 21 Februari dan pilkada dilaksanakan pada bulan September.

Ia akan menghubungi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengonfirmasi hal tersebut agar Komisi II DPR dapat segera menggelar rapat bersama pemerintah dan KPU untuk menyepakati tanggal pelaksanaan pemilu.

"Saya akan komunikasi dengan Mendagri menanyakan apakah memang kita bisa melaksanakan raker lagi, artinya konsolidasinya sudah selesai. Karena patokan kita di Komisi II ini kan formal, bukan isu, bukan rumor," ujar Doli.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, masih ada cukup waktu bagi pemerintah, DPR, dan KPU untuk menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 karena tahapan pemilu dimulai pada pertengahan 2022.

Diketahui, hingga kini belum ada kesepakatan antara pemerintah dan KPU mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Di satu sisi, KPU mengusulkan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 jatuh pada 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/29/20310501/komisi-ii-targetkan-jadwal-pemilu-2024-dapat-disepakati-pada-awal-2022

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke