Salin Artikel

KPK Sebut Sudah Ada Beberapa Pihak yang Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Toilet di Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan ratusan toilet di sejumlah institusi pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, KPK telah melakukan pengumpulan informasi melalui pemeriksaan saksi hingga dokumen.

"Sudah ada beberapa (yang diperiksa), sudah melakukan pengumpulan data, informasi, termasuk dokumen," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Kamis, (4/11/2021).

Kendati demikian, Setyo enggan menjelaskan secara rinci siapa pihak-pihak yang telah dilakukan pemanggilan oleh KPK dan apa saja dokumen yang telah dikumpulkan.

Menurut dia, tim KPK kini tengah bekerja mengumpulkan kecukupan bukti atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Nanti kalau tiba waktunya apakah prosesnya memenuhi kecukupan bukti nanti akan disampaikan," ujar Setyo.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan tim KPK sudah memintai keterangan sejumlah pihak terkait dengan pengusutan kasus tersebut.

"Betul, itu ada laporan masyarakat seperti yang disampaikan ke kami dan kami sudah menerbitkan surat penyelidikan untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi, terhadap para pihak yang diduga mengetahui," ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Permintaan keterangan, lanjut dia, penting dilakukan guna menemukan kecukupan alat bukti untuk kemudian bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Nanti ketika di internal Kedeputian Penindakan itu sudah cukup alat bukti, diekspose di internal dulu yang menyangkut penyelidik, penyidik, penuntut, dan ditetapkan cukup alat bukti,” kata Alex.

“Baru nanti dipresentasi ke pimpinan untuk memaparkan temuan-temuan apa yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," ucap dia.

Dikutip dari Tribunnews.com, berdasarkan situs lpse.bekasikab.go.id, sumber dana untuk pembangunan WC berasal dari APBD Kabupaten Bekasi 2020.

Dalam situs itu juga disebutkan, pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp 198,5 juta hanya untuk sarana penunjang toilet sekolah.

Adapun total toilet yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bekasi berjumlah 488 toilet yang tersebar di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sementara itu, dilansir dari kompas.tv, pembangunan 488 toilet tersebut memakan anggaran sebanyak Rp 98 miliar.

Salah satu lokasi pembangunan toilet itu berada di SD Negeri Mangunjata 04 Tambun Selatan.

Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com pada Selasa (8/12/2020) di sekolah tersebut, toilet seharga ratusan juta rupiah itu sekilas tampak tak memiliki keistimewaan.

Toilet itu didirikan terpisah dari bangunan sekolah. Namun, ukurannya tidak terlalu besar, kira-kira hanya 3x3 meter.

Beberapa fasilitas yang ada di toilet tersebut adalah dua unit kloset jongkok, keran wudhu, wastafel cuci tangan, dan urinoir untuk buang air kecil.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan, toilet-toilet tersebut dibangun untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

"Itu tujuannya dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka termasuk sanitasi, WC, tempat cuci tangan terus juga dan yang lainnya, sengaja kita anggarkan untuk tatap muka," kata Eka, dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (16/12/2020).

Mengenai anggaran fantastis yang dipertanyakan banyak orang, Eka mengklaim anggaran tersebut sudang sesuai dengan kebutuhan.

Ia juga menegaskan proses penganggaran dalam proyek tersebut dipantau oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi.

"Nanti lihat saja kerugian negaranya di mana dan kita memang ini kan belum selesai. Ini memang sedang dibangun," kata Eka.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/05/11090451/kpk-sebut-sudah-ada-beberapa-pihak-yang-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi

Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke