Presiden Jokowi Akhirnya Pilih Jenderal Andika...

Hal itu diketahui setelah Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR, Rabu (3/11/2021). Isi surpres ini berisikan nama Andika sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Surpres ini dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang diterima langsung Ketua DPR Puan Maharani.

"Karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Prakasa," kata Puan, Rabu (3/11/2021).

Setelah menerima surpres, tak butuh waktu lama bagi DPR untuk melakukan prosesi berikutnya, yakni fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang akan berlangsung pada hari ini, Kamis (4/11/2021) hingga Jumat (5/11/2021).

"Begitu surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat," kata Puan.

Puan mengatakan, Bamus DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.

"Jadi dalam lima hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon panglima TNI," katanya.

Respons Kemenhan

Penunjukan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI mendapat dukungan sejumlah pihak, tak terkecuali Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Prabowo dan Andika memiliki kecocokan satu sama lain.

"Chemistry Pak Menhan dengan Jenderal Andika sangat baik dan kuat, dan Jenderal Andika sosok yang paripurna sebagai panglima," ujar Dahnil.

Faktor chemistry inilah yang membuat Prabowo semakin yakin bahwa Andika mampu bekerja sama dalam membangun kekuatan pertahanan.

Hal itu juga sesuai dengan perintah dan petunjuk Presiden Joko Widodo untuk memperkuat dan meninggalkan legacy pertahanan Indonesia yang kuat di masa yang akan datang.

"Jadi Pak Menhan yakin bisa bekerja sama dengan baik dengan beliau," kata Dahnil.

Pilihan tepat

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, pilihan Presiden sudah tepat dan mantap dengan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI.

"Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai dengan hak prerogatifnya, beliau tidak diombang-ambingkan oleh opini yang tidak relevan," katanya.

Ia juga menilai bahwa pertimbangan Jokowi memilih Andika didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensif saat ini.

Dari sudut kompetensi dan profesionalitas, Mahfud meyakini mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut merupakan sosok yang sangat berkualitas.

"Jika jabatan sudah sampai ke kepala staf angkatan, baik darat maupun laut dan udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya," kata Mahfud.

Perkuat stabilitas antarmatra

Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan pentingnya bagi Andika untuk menguatkan stabilitas antarmatra setelah Presiden menunjuknya menjadi panglima TNI.

"TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," kata Gufron.

Menurut Gufron, penguatan antarmatra penting dilakukan Andika mengingat penunjukan Andika menjadi panglima TNI sendiri tak sesuai rotasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.

Secara teknis, Gufron mengatakan, jika merujuk aturan tersebut, seharusnya yang menjadi panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Apalagi, sebelum kepemimpinan Hadi yang notabene dari matra udara, sudah terdapat dua perwira tinggi dari angkatan darat yang menjadi panglima TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Kali terakhir panglima TNI dijabat dari perwira tinggi matra laut pada 2010-2013, yakni Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono.

Adapun ketentuan rotasi antarmatra dalam penunjukan panglima TNI tercantum dalam Pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi bahwasanya Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Dengan penunjukan ini, kata Gufron, TNI AD kian mendominasi matra.

"Padahal (penerapan pergantian rotasi), itu penting dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan antarmatra," tegas Gufron.

Tentang Andika

Andika lahir di Bandung, 21 Desember 1964. Dia merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1987. Setelah lulus dari Akmil, Andika langsung bergabung dengan jajaran korps baret merah, Kopassus.

Kariernya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus (1991), Den 81 Kopassus (1995), Danden-621 Yon 52 Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus (1998), dan Pamen Kopassus (1998).

Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus. Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam Jaya.

Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandya A-33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Selama bertugas, Andika banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, lulusan S-1 sarjana ekonomi dalam negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat, untuk memperoleh pendidikan militer.