Salin Artikel

Naik Pesawat Boleh Pakai Antigen, Anggota DPR: Pemerintah Harus Konsisten Keluarkan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi mengingatkan pemerintah untuk konsisten mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan kebutuhan rakyat dan tidak memberatkan.

Adapun pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi kebijakan pemerintah yang kini kembali mengizinkan tes swab antigen sebagai syarat perjalanan udara bagi penumpang di Jawa dan Bali.

"Pemerintah harus konsisten dengan mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru kontraproduktif dengan semangat pemulihan ekonomi," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Politisi Partai Nasdem itu menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini yaitu mengizinkan tes swab antigen bagi penerbangan sudah tepat.

Kebijakan tersebut menurut dia memang harus diambil oleh pemerintah. Hal ini karena program pemulihan ekonomi harus disertai kebijakan yang linear.

Dia berpendapat, tes swab antigen sudah cukup sebagai syarat perjalanan di tengah masa pandemi.

"Mengingat fasilitas swab tes PCR ini tidak merata di setiap daerah ada. Saya kira, persyaratan perjalanan cukup dilengkapi dengan swab antigen," jelasnya.

Di sisi lain, syarat perjalanan menggunakan swab antigen juga tidak akan membebani para pelaku bisnis terutama bisnis pariwisata.

Nurhadi mengungkapkan, dengan menggunakan tes swab antigen yang jauh lebih murah, maka tidak akan membebani masyarakat.

"Jasa transportasi bisa menggeliat lagi. Pariwisata pun pelan bertahap bisa hidup lagi," harap dia.

Lebih lanjut, meski kebijakan wajib PCR untuk penerbangan telah diganti antigen, pemerintah juga perlu menyelesaikan berbagai isu lain yang berkaitan.

Salah satunya adalah terkait isu keterlibatan pejabat publik dalam bisnis tes PCR yang sedang ramai dibicarakan.

"Dengan adanya isu pejabat yang bermain dalam pengadaan PCR, saya kira ini harus dibuktikan. Jangan menjadi bola liar yang menyebabkan persepsi negatif di masyarakat. Bila benar ini sebuah ironi, di saat masyarakat masih menjerit terhimpit karena pandemi, ada pejabat yang malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memperbolehkan penggunaan tes swab antigen sebagai syarat naik pesawat terbang di Jawa dan Bali.

Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM, Senin (1/11/2021).

"Untuk perjalanan akan ada perubahan, yakni untuk wkilayah Jawa-Bali perjalanan udara tidak lagi mengaruskan menggunakan tes PCR," ujar Muhadjir.

"Tetapi cukup memakai antigen," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/15270021/naik-pesawat-boleh-pakai-antigen-anggota-dpr-pemerintah-harus-konsisten

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke