Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung sikap junta militer Myanmar yang tidak menyambut baik tawaran bantuan dari negara-negara ASEAN agar negara tersebut keluar dari krisis politiknya.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (26/10/2021).

Menurut Jokowi, ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif di Myanmar dapat segera dipulihkan.

"Rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Saat pertemuan Leader's Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, ada optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," ujar Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh utusan khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” tutur dia.

Dia menuturkan, keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi negara itu untuk menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu merupakan keputusan yang berat.

Jokowi menuturkan, ASEAN tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di sisi lain prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN wajib dijunjung tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional.

Meski tawaran bantuan belum disambut baik, Jokowi menegaskan, uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar.

"Termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan bahwa 2021 bukan tahun yang mudah bagi ASEAN.

Pasalnya, situasi global sangat dinamis akibat rivalitas antara kekuatan besar menjadi semakin mengemuka.

Oleh karenanya, Jokowi meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena.

Jokowi mengajak negara-negara ASEAN bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN.

"Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN,” tegasnya.

Adapun ASEAN telah menyepakati lima poin konsensus terkait penyelesaian konflik Myanmar. Lima kesepakatan itu dicapai saat KTT di Jakarta, pada Sabtu (24/4/2021).

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar. Dialog itu perlu segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.

Ketiga, para pemimpin sepakat mengirimkan utusan khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dikutip dari Kompas.id, sejak kudeta militer pecah per 1 Februari 2021, krisis politik dan keamanan berlangsung di Myanmar hingga kini.

Lebih dari 1.000 warga sipil tewas dan ribuan warga masih ditahan di berbagai rumah tahanan di seluruh Myanmar.

Kini, militer mengerahkan ribuan tentara ke utara Myanmar untuk menggempur kelompok perlawanan antijunta dan milisi etnis. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya perang saudara.