Salin Artikel

Kebijakan Penanganan Pandemi Berubah-ubah, Menko PMK: Menyesuaikan Perilaku Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 disesuaikan dengan situasi.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat memaklumi jika kebijakan yang diterapkan berubah dari waktu ke waktu.

"Bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa harus selalu elastis dan disesuaikan keadaan, di dalam kacamata orang dianggap selalu berubah-ubah. Sebenarnya ini tidak lepas dari keadaan perilaku dari Covid-19,” kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Muhadjir mengakui bahwa banyak asumsi kesehatan yang sudah dibangun dalam penanganan Covid-19 terpaksa berubah lantaran perubahan perilaku virus corona.

Misalnya, ibu hamil semula diasumsikan tidak mudah terkena Covid-19. Namun, faktanya, banyak ibu hamil yang terinfeksi, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar virus.

Begitu pula remaja yang semula dinilai memiliki imunitas sangat baik, semakin hari kian banyak yang terpapar Covid-19.

Perubahan yang dimaksud juga terkait dengan konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Asumsinya, apabila vaksinasi sudah mencapai 70 persen, maka seluruh masyarakat dapat terlindungi dari bahaya virus corona.

“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70 persen, maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” ucap Mujadjir.

Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan bahwa teori herd immunity yang terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan oleh Covid-19.

Oleh karenanya, dengan situasi tersebut, semua pihak diminta betul-betul waspada dan berhati-hati terhadap potensi penularan virus corona.

“Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik," kata Muhadjir.

"Justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan,” tuturnya.

Diketahui, pandemi virus corona di Indonesia sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Rabu (1/9/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, terdapat 10.337 kasus baru dalam 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.100.138, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selama 1,5 tahun pandemi berlangsung, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah. Misalnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 1-4.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/08501971/kebijakan-penanganan-pandemi-berubah-ubah-menko-pmk-menyesuaikan-perilaku

Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke