MAKI Sesalkan Putusan MK yang Tolak Seluruh Permohonan Uji Materi UU KPK soal Alih Status Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk seluruhnya.

“Kalau sudah putusan MK ya saya menghormati, meski pun saya menyayangkan orang-orang sebaik 51 orang itu yang sangat sudah teruji memberantas korupsi kemudian mesti dicopot karena alasan tidak Pancasilais," terang Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Meski begitu Boyamin mengatakan bahwa putusan MK ini bukan merupakan akhir. Para pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih bisa memperjuangkan nasibnya dengan mengajukan gugatan ke lembaga lain.

“Pegawai KPK (tak lolos TWK) masih bisa mengajukan uji materi terkait TWK ke MA maupun ke PTUN jika dirasa merugikan dan didasarkan dengan temuan Komnas HAM dan temuan Ombdusman,” ungkapnya.

Boyamin kemudian membandingkan 51 pegawai KPK ini dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut kasus korupsi.

Dalam pandangannya, para ASN yang terlibat korupsi adalah orang-orang yang lolos TWK dan dianggap Pancasilas.

Sebaliknya para pegawai KPK, lanjut dia, yang dianggap tak lolos TWK justru dinilai tidak pancasilais meski telah mengabdikan diri untuk pemberantasan korupsi.

“Jadi menurut saya ukuran pancasilias mereka itu tinggi. Tidak bisa mereka ini diberhentikan karena mengikuti tes seperti psikotes begitu, kemudian dianggap memiliki nilai Pancasila yang baik atau buruk,” imbuh dia.

Diketahui dalam sidang yang disiarkan secara daring hari ini, Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan penolakan permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Anwar menyebut seluruh permohonan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Maka permohonan itu ditolak untuk seluruhnya.

Diketahui perkara itu diajukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia yaitu Yusuf Sahide.

Pasal yang dimohonakn untuk di uji MK adalah Pasal 68B Ayat 1 dan pasal 69C yang mengatur peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Pemohon menilai hasil TWK dijadikan dasar serta ukuran baru menentukan status ASN pegawai KPK. Padahal hal itu tidak diatur dalam UU KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.