Salin Artikel

Singgung Sistem Pemerintahan, Jokowi: Hal Darurat Direspons Lambat di Lapangan

Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan dengan petinggi partai koalisi pemerintah di Istana Negara pada 25 Agustus 2021 yang tayangan videonya diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8/2021).

"Mengenai sistem pemerintahan kita. Hal-hal yang sangat darurat direspons dengan lambat, bagaimana ini yang bekerja di lapangan. Sangat-sangat kesulitan," kata Jokowi.

Sehingga menurutnya, apabila kondisi respons masih seperti saat ini, Indonesia akan kesulitan mengejar kecepatan disrupsi dunia.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta agar semua pihak lebih cepat beradaptasi dalam meningkatkan respons atas berbagai perkembangan situasi terkini.

Jokowi menekankan, negara sebesar apa pun bisa kalah bersaing dengan negara yang memiliki kecepatan respons.

"Di era disrupsi ini kecepatan solusinya, tidak ada yang lain. Negara sebesar apa pun sekaya apa pun kalah dengan yang namanya negara yang memiliki kecepatan. Terutama dalam kecepatan memutuskan," tegasnya.

Adapun para petinggi partai yang mendengarkan arahan Jokowi adalah tujuh ketua umum dan tujuh sekjen partai.

Mereka yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus.

Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/28/12325081/singgung-sistem-pemerintahan-jokowi-hal-darurat-direspons-lambat-di-lapangan

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke