Hari Konstitusi, Wapres Pastikan Pemenuhan Hak Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Dilaksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat dilaksanakan terutama dalam pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Konsitusi dan HUT ke-76 MPR RI, Rabu (18/8/2021).

Hak konstitusional masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan dinilainya sangat dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19.

"Pada masa pandemi Covid-19 yang sedang dialami saat ini, pemenuhan dan perlindungan atas hak konstitusional masyarakat tetap dilaksanakan bahkan dalam skala yang extra ordinary, utamanya hak memperoleh pelayanan kesehatan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, terdapat beragam upaya pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dalam memenuhi hak konsitusional masyarakat.

Antara lain pengalokasian anggaran negara yang besar untuk penanganan pandemi, penambahan rumah sakit darurat, dan pelaksanaan vaksinasi yang masif, serta berbagai program perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi nasional.

"Hal tersebut merupakan bagian penting dari upaya negara yang dilakukan dalam rangka memenuhi hak konstitusional masyarakat di masa pandemi ini," kata dia.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari Konstitusi saat ini, pihaknya mengajak seluruh penyelenggara negara, jajaran instansi pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia memahami hakikat hidup bernegara yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Di samping memahami, hal itu juga harus dilaksanakan secara penuh dan konsisten.

Oleh karena itu, semangat persatuan dan perjuangan dari para pendiri bangsa untuk bekerja dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan mewujudkan cita-cita bangsa bisa terwujud.

"Hari Konstitusi yang jatuh setiap 18 Agustus merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi atas apa yang telah kita lakukan sebagai bangsa dan negara dalam menjalankan amanat konstitusi," kata dia.

Sebab, ujar Ma'ruf, UUD 1945 yang menjadi konstitusi bangsa bukan dokumen sejarah statis, tapi telah mengawal perjalanan bangsa Indonesia mengatasi pasang surut kehidupan bernegara.

Sebagai dokumen hukum yang memiliki kedudukan khusus, kata dia, UUD 1945 tidak hanya berisi norma dasar yang berdiri di puncak piramida tata hukum normatif, tetapi di dalamnya termaktub prinsip-prinsip dasar negara, pemerintahan, hak dan kewajiban segenap elemen bangsa, serta komitmen dan orientasi bangsa Indonesia ke depan.