Salin Artikel

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Capai 1,6 Juta Suntikan Per Hari

Sebelumnya, ia menargetkan angka vaksinasi pada bulan Agustus 2021 mencapai 2 juta suntikan per hari.

"Saya minta vaksinasi harian terus dipercepat dan saat ini vaksinasi harian kita sudah mencapai 1,6 juta per hari," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021) malam.

Presiden juga ingin jajarannya terus meningkatkan testing dan tracing atau penelusuran.

Dalam seminggu terakhir, testing berada di kisaran angka 130.000-140.000 pengetesan sehari. Sementara tracing di angka 5-7 kontak dekat pasien virus corona.

Jokowi menyebutkan, testing harus terus diperbanyak untuk segera mengetahui mereka yang terpapar virus corona agar segera bisa ditangani dan tidak menularkan ke orang lain.

"Meskipun ini masih berada di kategori sedang tetapi saya patut mengapresiasi karena ada peningkatan," ujarnya.

Jokowi mengatakan, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan virus corona.

BOR di rumah sakit rujukan Covid-19 di Pulau Jawa diklaim sudah mulai menurun. Di DKI Jakarta BOR berada di kisaran angka 29,4 persen.

Kemudian, di Jawa Barat turun di angka 32 persen, Jawa Tengah 38,3 persen, Jawa Timur 52,3 persen, Banten 33,4 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 54,7 persen.

Lalu, BOR di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta turun di angka 19,64 persen.

"Dan secara nasional, BOR nasional kita berada di angka 48,14 persen," ucap Jokowi.


Adapun program vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Vaksinasi awalnya menyasar tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik.

Program tersebut hingga kini masih terus berjalan menyasar berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga lansia.

Pemerintah menargetkan, vaksinasi dapat menyasar 208.265.720 penduduk Tanah Air.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/08255431/jokowi-vaksinasi-covid-19-capai-16-juta-suntikan-per-hari

Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke