Salin Artikel

Satgas: 6 Provinsi di Luar Pulau Jawa Alami Kenaikan Kasus Aktif Signifikan

Keenam provinsi tersebut meliputi Sumatera Utara mengalami kenaikan kasus aktif hingga 21.830 kasus, Kalimantan Timur naik mencapai 15.758 kasus,

Kemudian, Sumatera Selatan naik 10.851 kasus, Sumatera Barat naik 10.707 kasus, Riau naik 10.523 kasus, dan Kalimantan Selatan naik 10.087 kasus.

"6 daerah di luar Jawa dan Bali ini perlu mendapatkan perhatian dikarenakan terjadi kenaikan kasus aktif secara signifikan, enam provinsi dengan peningkatan kasus aktif di atas 10.000 dalam kurun waktu satu bulan 4 juli-8 Agustus," kata Dewi dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (12/8/2021).

Dewi juga mengatakan, per 11 Agustus 2021, dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sudah mulai terlihat penurunan kasus aktif di beberapa provinsi di luar Jawa-Bali.

Beberapa provinsi yang mulai terjadi tren penurunan kasus aktif adalah Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan masih belum menunjukkan penurunan kasus.

Dewi mengatakan, lonjakan kasus tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali selama dua minggu, agar penurunan kasus lebih signifikan.

"Sehingga masih perlu dipertahankan (PPKM), kenapa? Memang PPKM level 4 masih perlu diperpanjang di luar pulau Jawa dua minggu keputusannya, karena agar bisa lebih signifikan dan tidak terjadi, sudah turun nanti melonjak lagi," ucap Dewi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/16193821/satgas-6-provinsi-di-luar-pulau-jawa-alami-kenaikan-kasus-aktif-signifikan

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke