Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Menurut dia, fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR yang kemudian menjadi polemik di masyarakat tersebut masih bersifat perencanaan.

"Ketua DPR yang kami update per Jumat kemarin itu telah menyampaikan ke Sekretariat Jenderal untuk membatalkan rencana tersebut. Informasinya bahwa itu (fasilitas) masih bersifat perencanaan," kata Kamrussamad dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk Ekonomi Politik Pandemi, Sabtu (31/7/2021).

Sebagai politisi di DPR, Kamrussamad mengaku tak sepakat dengan rencana fasilitas isoman di hotel tersebut.

Sebab, menurutnya saat ini yang lebih membutuhkan adalah masyarakat di tengah krisis pandemi.

"Sebetulnya yang lebih membutuhkan adalah masyarakat. Jadi kita bagaimana caranya agar supaya masyarakat yang ekonominya rendah, kesulitan dapat tempat yang layak dan aman buat keluarga agar tidak terpapar," ujarnya.

Oleh karena itu, Kamrussamad berpandangan bahwa seharusnya Setjen DPR lebih melihat apa yang tengah terjadi di masyarakat saat ini.

Ia pun meminta agar Setjen DPR menaruh fokus perhatian kepada kesulitan masyarakat terkait fasilitas isoman.

"Saya kira itu harus menjadi concern kita hari ini," tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penyediaan fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR baru sebatas penjajakan.

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya belum bisa membatalkan rencana tersebut karena baru dalam tahap penjajakan.

"Seperti yang saya bilang pertama itu. Ini kan baru penjajakan. Apa yang mau dibatalkan?," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/7/2021).

Indra membeberkan, terkait rencana penyediaan fasilitas hotel pun juga belum memiliki dana atau anggaran.

Oleh karena itu, pihaknya menilai belum ada yang dapat dibatalkan dari rencana penyediaan fasilitas hotel untuk isoman.

"Dananya juga belum ada kok. Apa yang mau dibatalkan? Ini baru penjajakan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani juga meminta Setjen DPR mengevaluasi fasilitas isoman di hotel bagi anggota Dewan dan pegawai.

Puan menilai, kebijakan terkait fasilitas tersebut belum diperlukan.

"Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Adapun fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR menuai kritik dari sejumlah fraksi.

Anggota DPR yang terpapar Covid-19 dengan status tanpa gejala dan bergejala ringan dapat menjalani isolasi mandiri di hotel yang biayanya ditanggung negara.