18 Pegawai KPK Ikut Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melepas 18 pegawai yang menjadi peserta pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

Delapan belas pegawai itu merupakan bagian dari 24 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) namun dianggap masih bisa dibina.

Firli menyampaikan apresiasi kepada pegawai KPK yang menjadi peserta diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

“Ini menunjukkan semangat dan tekad pegawai KPK tidak pernah menyerah dan mundur serta mempertahankan satu tekad untuk memberantas korupsi,” kata Firli, dalam apel pemberangkatan peserta Pendidikan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaaan, di Gedung KPK, Rabu (21/7/2021).

Pelatihan ini digelar atas kerja sama KPK dengan Kementerian Pertahanan dan menjadi tindak lanjut proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Firli menegaskan, alih status menjadi ASN tidak akan mengurangi independensi dan netralitas KPK dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai ASN, kini pegawai KPK memiliki tiga peran penting yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat kesatuan dan persatuan bangsa.

Upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan akan dilakukan pada Kamis, 23 Juli 2021 di Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor.

Acara tersebut akan dihadiri oleh Pimpinan KPK dan tamu undangan dari Komite Aparat Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PANRB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Diklat akan digelar mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021. Dari 18 pegawai yang mengikuti diklat ini, 16 orang akan mengikutinya secara langsung.

Sedangkan 2 pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akan mengikutinya secara daring.

Materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (4 Konsensus Dasar Negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan.

Untuk menjaga kesehatan selama pendidikan berlangsung, telah disediakan fasilitas medis.

Semua peserta, fasilitator dan panitia akan dites swab antigen setiap hari dan menjaga protokol kesehatan.