KPK Laporkan Aksi Laser, Kontras: Makin Jauh dari Rakyat, Hilang Fokus Tangani Korupsi

Ia juga menganggap KPK makin jauh dari rakyat.

Pernyataan ini menanggapi langkah KPK yang melaporkan aksi penembakan sinar laser ke gedung "Merah Putih" pada 28 Juni 2021 ke Polres Jakarta Selatan.

"Hal ini menunjukkan perubahan KPK dan pimpinannya yang semakin jauh dari rakyat. Semakin hilang fokus dan kemampuan dari mengungkap korupsi-korupsi besar menjadi mempidanakan rakyat yang berusaha menjaga KPK," kata Rizaldi dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Menurut dia, pelaporan dan upaya pemidanaan terhadap aksi di gedung KPK ini baru pertama kali terjadi.

Rizaldi pun berpendapat, kejadian ini menjadi sebuah rangkaian nyata bahwa pimpinan KPK memang mendukung pelemahan lembaga antirasuah itu.

"Ini menjadi rangkaian nyata pelemahan KPK setelah sebelumnya revisi UU KPK, serangan kepada pegawai-pegawai KPK, penyingkiran melalui tes wawasan kebangsaan ilegal dan lainnya," ucapnya.

Diberitakan, Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan, KPK melalui Biro Umum KPK melaporkan aksi penembakan sinar laser ke gedung "Merah Putih" pada 28 Juni 2021 ke Polres Jakarta Selatan.

"Pelaporan tersebut karena kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai obyek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud," kata Ali, Senin (19/7/2021).

Penembakan dengan sinar laser yang dimaksud merupakan aksi kritik dari masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia.

Pada Senin, 28 Juni 2021 malam, mereka melakukan video mapping ke Gedung KPK dengan sejumlah tulisan yang berpindah-pindah ke beberapa sisi bangunan tersebut. Tulisan yang mereka gunakan di antaranya ”Berani Jujur, Pecat!”, ”Mosi Tidak Percaya”, ”#SaveKPK”, ”Rakyat Sudah Mual”, dan ”Reformasi Habis Dikorupsi”.

Koordinator gerakan #BersihIndonesia dari Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan, aksi tersebut merupakan kritik atas upaya pelemahan KPK yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mulai dari revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang terus dilakukan meski mendapatkan penolakan masyarakat hingga polemik tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai terbaik KPK.