Salin Artikel

Indonesia Dorong G20 Kerja Sama Hadapi Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Co-Sherpa G20 Indonesia Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani dalam pertemuan kedua G20 Sherpa secara virtual.

Menurut dia, kesepakatan G20 di tahun 2021 diharapkan dapat mendukung pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi tersebut.

"Kesepakatan G20 harus dapat ditindaklanjuti dengan implementasi konkret sehingga kami mendorong agar G20 bekerja sama menghadapi pandemi," ujar Djani, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (15/7/2021).

Selain itu, kata Djani, Indonesia juga meminta G20 untuk memastikan akses vaksin Covid-19 untuk seluruh negara.

Akses vaksin tersebut harus adil dan terjangkau agar pandemi Covid-19 yang terjadi bisa segera usai secara global.

"G20 perlu memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil dan terjangkau," kata dia.

Menurut Djani, agar dunia bisa bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka implementasi berbagai kesepakatan G20 dan peningkatan kerja sama sektor-sektor tertentu harus dilakukan.

Antara lain, seperti sektor kesehatan, pendidikan yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja terampil, serta pentingnya pendidikan vokasi.

"Termasuk reskilling dan upskilling untuk mereka yang terdampak pandemi," kata Djani.

Di sisi lain, Indonesia juga berharap G20 dapat mendukung fleksibilitas kesepakatan Trade-related Intellectual Property Rights (TRIPS), memberikan transfer teknologi, serta pembangunan kapasitas produksi di negara berkembang.

Termasuk pentingnya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan dunia dan perlunya memberikan perhatian lebih pada isu digitalisasi.

Adapun G20 merupakan forum 19 negara dan sebuah organisasi regional (Uni Eropa) yang mewakili 85 persen GDP dunia, 75 persen perdagangan dunia, 80 persen investasi global, dan dua pertiga penduduk dunia.

Selain itu, G20 juga memiliki kapasitas besar untuk menciptakan momentum kesepakatan multilateral.

Oleh karena itu, Indonesia pun terus memastikan agar G20 dapat memberikan sumbangsih konkretnya terhadap penanganan krisis akibat pandemi Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/15/18224651/indonesia-dorong-g20-kerja-sama-hadapi-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke