Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah di Indonesia dapat fokus melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga tingkat bawah.

Hal itu disampaikannya usai melakukan sidak pelaksanaan PPKM mikro di RW 01, Keluarahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021).

"Saya minta, saya minta betul gubernur, bupati, wali kota di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dibantu oleh pangdam, kapolda, di tingkat bawah danrem, dandim, kapolres, menggerakkan babinsa, babinkamtibnas untuk mendampingi pemda, mendampingi kelurahan, mendampingi RW, dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro," ujar Jokowi sebagaimana dipantau dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Karena yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan berjalan atau tidak berjalan," tegasnya.

Menurut Jokowi, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan.

Dia pun mengaku senang dapat mengunjungi penerapan PPKM mikro secara mendadak untuk mengetahui seperti apa penerapan di lapangan.

"Saya lihat Bu RW kelihatan cara menjawab keliatan siap, Pak lurah juga saya liat. Tapi ini yang kita harapkan di semua provinsi juga berjalan seperti ini, sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya," ungkap Jokowi.

Dalam sidak tersebut Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Selain berbincang dengan lurah dan ketua RW, Kepala Negara juga berdialog dengan warga setempat.

Warga mengungkapkan adanya penerapan cek suhu dan cek tujuan perjalanan apabila keluar dari lingkungan RW 01.

Sebelummya, pemerintah memutuskan kebijakan PPKM mikro diberlakukan secara lebih ketat selama 14 hari, yakni sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Jokowi mengungkapkan, PPKM mikro bisa menekan kasus Covid-19 hingga ke tingkat desa.

Dengan kata lain, kebijakan ini dianggap mampu menyasar langsung ke akar masalah yaitu komunitas.

Selain itu, Kepala Negara menilai pelaksanaan PPKM mikro tidak akan mematikan perekonomian masyarakat.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan ini masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, yakni mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun menekankankan bahwa

PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat.

Sehingga dia meminta agar kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan.