Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mencatat tiga tantangan yang dihadapi industri pertahanan dalam membangun kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

"Sekarang bagi industri pertahanan kita memiliki tantangan, yakni dari sisi kualitas, jaminan nilai jual dan ketepatan waktu," ujar Rizal, dalam diskusi virtual, Kamis (24/6/2021).

Menurutnya, industri pertahanan juga perlu mendapatkan dukungan besar dari pemerintah. dalam rangka membangunan kekuatan pertahanan.

Misalnya, dukungan dana dari pemerintah dan perbankan yang berkelanjutan. Ia menilai, eksistensi industri pertahanan membutuhkan dukungan besar dari dua komponen tersebut

"Itu yang harus saling berkaitan satu sama lain," kata Rizal.

Di sisi lain, Rizal menilai bahwa untuk membangunan kekuatan pertahanan juga bisa dilakukan dengan mendatangkan alutsista dari luar negeri.

Hanya saja, catatan yang perlu dipegang yakni mengenai transparansi pengadaan alutsista.

"Pengadaan alutsista harus memiliki transparansi dalam perencanaan pengadaan," tutur dia.

Rizal menambahkan, alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam negeri sendiri sebagian besar berasal dari produk luar negeri.

Dengan demikian, penting bagi pemangku kebijakan agar pengadaan alpalhankam juga memperhatikan partisipasi negara produsen dalam membangun industri pertahanan.

"Ya kita boleh menggunakan produk luar negeri tentu dengan syarat harus ikut partisipasi dalam industri pertahanan," tegas dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alutsista dengan anggaran Rp 1.700 triliun.

Rencana pengadaan alutsista senilai Rp 1.700 triliun tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan rancangan tersebut, pengadaan alutsista ini bisa dilakukan dengan skema peminjaan dana asing alias utang.

Namun demikian, Menhan Prabowo Subianto memastikan bahwa nilai pengadaan alutsista itu dan pembahasan rancangan tersebut belum final.