Salin Artikel

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Yogas disebut-sebut sebagai orang dekat Ikhsan Yunus yang juga turut menentukan pemberian kuota pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020, Senin (21/6/2021) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ikhsan menyebut dirinya dihubungi oleh Yogas yang menanyakan apakah warga daerah tempat tinggal Yogas bisa mendapat bansos Covid-19.

Kemudian Ikhsan meminta Yogas untuk berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos) Syafii Nasution.

"Jadi selang beberapa hari saya ketemu Pak Syafii saudara Yogas menelepon saya, nanya, 'Pak ini ada gak bantuan dari Kemensos untuk daerah rumahnya karena ini semua lagi susah'," sebut Iksan dalam persidangan dikutip dari Tribunnews.com.

"Silahkan saja ke Pak Syafii kebetulan kemarin baru bertemu di DKI memang ada, kata saya begitu," sambungnya.

Atas pernyataan itu, jaksa mencecar beberapa pertanyaan pada Ikhsan. Terutama tentang hubungan kedekatannya dengan Yogas.

"Kenapa kok Yogas nanya ke saksi terkait program di Kemensos, apakah pernah cerita kalau ketemu Syafii?," tanya jaksa.

"Enggak sih, saya enggak pernah ngomong sama Yogas," jawab Ikhsan.

Jaksa lalu menanyakan kembali, kenapa Yogas menanyakan program bansos itu pada Ikhsan.

Ikhsan mengatakan Yogas menanyakan hal itu karena tahu dirinya berada di Komisi VIII DPR.

"Karena waktu itu lihat di media banyak bantuan-bantuan dari Kemensos, Kemenkes dan seterusnya. Dia tahu saya di Komisi VIII (maka) dia tanya saya," ujarnya.

Setelah pertemuan antara Yogas dan Syafii terjadi, Ikhsan mengatakan bahwa dirinya kembali dihubungi Yogas yang mengetahui ada pengadaan bansos melalui perusahaan.

Kali ini Yogas meminta saran Ikhsan terkait pengadaan paket bansos.

Ikhsan menyatakan bahwa kala itu ia tidak memberikan arahan apapun untuk Yogas.

"Oh dia ingin ikut pengadaannya juga? Dengan perusahaan apa?," jaksa kembali bertanya.

"Iya, saya enggak tanya lagi," kata Ikhsan.

Kemudian jaksa menanyakan apakah Ikhsan mengetahui apakah akhirnya Yogas jadi mengikuti pengadaan bansos tersebut.

"Saya tidak tahu," ungkap Ikhsan.

Diketahui dalam perkara ini nama Yogas disebut sebagai orang dekat Ikhsan Yunus berdasarkane kesaksian terpidana sekaligus saksi dalam perkara ini, Harry Van Sidabukke.

Selain Harry, keterangan bahwa Yogas adalah orang dekat Ikhsan juga diungkap oleh terdakwa perkara ini yang juga merupakan Pejabat Pembuat Anggaran (PPA) Kemensos, Matheus Joko Santoso.

Joko menjelaskan bahwa Yogas adalah operator dari Ikhsan Yunus yang diajak oleh Juliari Batubara menjadi penentu kuota paket bansos untuk perusahaan penyedia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/19332521/beri-kesaksian-anggota-dpr-ihsan-yunus-sebut-dirinya-ditanya-soal-pengadaan

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke