Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro efektif menekan lonjakan kasus Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ganip menanggapi, banyaknya masukan dari sejumlah pihak agar pemerintah segera menerapkan kebijakan lockdown atau kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Sampai saat ini PPKM mikro ini sudah terbukti sebenarnya efektif dalam mengendalikan lonjakan kasus, kita sudah mengalami penurunan yang sangat bagus sejak libur panjang Nataru sampai dengan 18 Mei," kata Ganip yang disiarkan kanal YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6/2021).

Ganip mengatakan, kebijakan lockdown, PSBB dan PPKM mikro memiliki substansi yang sama yaitu mengendalikan mobilitas penduduk.

Namun, kata dia, apabila PSBB kembali dilakukan akan berdampak besar pada aspek sosial dan ekonomi.

"Maka mulai dari PSBB diubah ke PPKM, kemudian PPKM mikro ke-12 kali ini kita melakukan PPKM mikro sampai saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganip menekankan, PPKM mikro diyakini efektif untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 dengan catatan penegakan protokol kesehatan di lapangan dilakukan dengan baik.

Ia mengingatkan, lonjakan kasus Covid-19 terjadi karena libur Lebaran, rendahnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dan varian baru corona yang sudah terdeteksi di sejumlah daerah.

"Sehingga PPKM mikro sesuai inmendagri sudah diatur bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya tempat kerja, perkantoran, kegiatan belajar mengajar tempat ibadah, restoran, dan mall," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Usulan lockdown disampaikan sejumlah pihak. Salah satunya, Ikatan Ahli Kesehatan Indonesia (IAKMI).

Dewab Pakar IAKMI Hermawan Saputra meminta pemerintah untuk berani menentukan langkah radikal mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Hermawan menyatakan ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional. Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Sementara itu, Perhimpunan lima organisasi profesi dokter mengusulkan agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan dalam skala yang luas.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan mengingat lonjakan kasus positif Covid-19 terus terjadi. Bahkan, jika diperlukan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa menjadi alternatif untuk menekan lonjakan kasus saat ini.

"Agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal," ujar Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Agus menjelaskan, PPKM berskala mikro yang saat ini diterapkan dinilai kurang tepat.

Sebab, dampaknya untuk menekan laju penularan Covid-19 di masyarakat tidak semasif PPKM dalam lingkup luas.

"Jadi lebih pas dilakukan PPKM seperti di awal Januari 2021 dulu atau mungkin bahkan PSBB seperti tahun lalu. Jadi itu bisa kuat dampakmya untuk mengurangi transmisi Covid-19 pada populasi," tegasnya.