Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hal itu ia katakan terkait dipangkasnya hukuman terdakwa kasus penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang, Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi empat tahun penjara.

"Dampak sosial budaya dari pemidanaan, termasuk kesejahteraan keluarga dan tumbuh kembang anak dari terpidana, tentunya perlu mendapatkan perhatian serius," kata Aminah melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

"Namun, solusi yang diambil tentunya tidak boleh mengurangi kemampuan pemidanaan dari pencapaian tujuan pemidanaan itu sendiri," ujar dia.

Aminah mengatakan, solusi atas dampak sosial budaya terkait pemidanaan tidak harus selalu berupa pengurangan sanksi.

Menurut dia, program pengentasan kemiskinan dapat menjadi salah satu titik penyikapan persoalan pada terdakwa atau terpidana.

"Demikian juga memastikan perbaikan infrastruktur di lembaga pemasyarakatan bagi pemenuhan hak terpidana terkait keluarga, termasuk ruang laktasi dan interaksi dengan anggota keluarga yang berkunjung," ujarnya.

Aminah juga menegaskan, dalam kerangka penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pencarian opsi-opsi solusi yang mengurangi celah pengukuhan peran gender, apalagi untuk menjadi celah hukum yang merintangi keadilan, menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, langkah pencarian opsi juga perlu dibarengi dengan pelaksanaan prinsip uji cermat tuntas serta dapat diperkuat dengan dukungan penguatan ekonomi bagi perempuan.

"Sehingga memutus ketergantungan ekonomi dari terpidana, maupun melalui pembinaan anggota keluarga sehingga peran pengasuhan tidak saja direkatkan sebagai tanggung jawab ibu semata," ucap dia.

Diketahui, pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya karena Pinangki sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.

Pertimbangan lainnya yakni Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

"Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini," demikian yang tertulis dalam laman putusan MA seperti dilansir dari Antara.

"Bahwa tuntutan pidana jaksa/penuntut umum selaku pemegang asas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat," lanjut tulisan tersebut.