Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong pemerintah kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar guna menekan penyebaran Covid-19. 

Charles khawatir, sistem kesehatan akan kolaps apabila tidak ada pembatasan mobilitas berskala besar di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Tanpa adanya pembatasan mobilitas secara besar-besaran maka sistem kesehatan nasional kita terancam lumpuh," kata Charles, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Konkretnya, Charles meminta pemerintah untuk kembali menerapkan work from home serta membatasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Selain itu, ia menilai strategi testing, tracing, dan treatment harus digalakkan dengan menambah jumlah testing, memperkuat upaya tracing, serta menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk pasien Covid-19.

"Bapak presiden pernah memaparkan strategi gas dan rem dalam menghadapi pandemi Covid. Ini saatnya pemerintah harus segera menarik rem dan menerapkan kebijakan pembatasan skala besar secara nasional," ujar Charles.

Politisi PDI-P itu menilai, situasi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena angka penularan per hari terus naik sedangkan tingkat keterisian rumah sakit juga sudah tinggi.

"Bahkan di beberapa kota dan kabupaten rumah sakit sudah penuh, sehingga tidak lagi bisa menampung pasien," ujar dia.

Diberitakan, kasus baru Covid-19 kembali melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Untuk diketahui, empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, pada Kamis ini, data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Juru Bicara Satuan Tugas Penangana Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, melonjaknya angka penularan Covid-19 yang terjadi saat ini tidak lepas dari mobilitas dan kerumunan masyarakat pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu.

"Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang," lanjutnya.