Sambangi MK, Pegawai KPK Lengkapi Bukti Permohonan "Judicial Review" Terkait TWK

Adapun tes wawasan kebangsaan itu merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Para pegawai tersebut menyerahkan 31 bukti yang terdiri dari 2.000 halaman lebih. Bukti-bukti tersebut terdiri dari berbagai undang-undang, aturan, hingga email pegawai.

Bukti-bukti itu diserahkan oleh Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Hotman Tambunan dan Spesialis Muda Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Benydictus Siumlala Martin Sumarno.

“Kami memohon dan berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permohonan ini sebelum November 2021, mengingat pasal yang kami mohonkan adalah pasal peralihan yang hanya berkali sekali ,” ujar Hotman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Adapun permohonan tersebut telah disampaikan sebelumnya pada Rabu (2/6/2021) lalu.

Sebanyak sembilan pegawai mengajukan permohonan ke MK terkait pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 68 B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Hal tersebut sebagai upaya untuk memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang secara tegas menjamin hak pegawai KPK yang tidak boleh berubah karena adanya peralihan pegawai KPK.

Sembilan pegawai tersebut adalah Hotman Tambunan, March Falentino, Rasamala Aritonang, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala M.S. dan Tri Artining Putri.

Para pegawai ini merepresentasikan berbagai direktorat dan biro yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hotman Tambunan sebagai Juru Bicara Pemohon menyampaikan bahwa penafsiran terhadap Pasal 68 B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN merupakan tindakan inkonstitusional.

Hal itu, menurut dia, menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan konstitusi terhadap perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28 (D) Ayat (2) UUD 1945 serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain itu, Hotman menekankan bahwa TWK tidak dapat dilepaskan dari konteks upaya untuk memukul mundur amanah gerakan reformasi yang mengamanahkan lembaga anti korupsi yang tidak dapat diintervensi.

Dalam permohonannya, para pemohon juga menyatakan agar MK memutus putusan sela untuk dapat menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pemohon karena masa adanya rencana pemberhentian pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat paling lambat akhir Oktober 2021.

Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 51 di antara mereka diberhentikan dan 24 pegawai lainnya akan dibina kembali.