Perlukah Program Kartu Prakerja Dilanjutkan? Ini Kata Pengamat

Dari survei terhadap 2.000 peserta program Kartu Prakerja gelombang 1-11, 98,7 persen di antaranya mengaku mendapatkan manfaat selama mengikuti program tersebut.

Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital turut mengambil peranan yang besar atas persepsi positif dari peserta.

“Program Kartu Prakerja sejak awal sudah dirancang untuk memanfaatkan teknologi digital. Hal ini memungkinkan pelaksanaan program Kartu Prakerja dapat menjangkau target program hampir tak terbatas,” jelas Piter yang turut hadir secara virtual dalam pemaparan hasil survei di kanal Youtube Cyrus Network, Kamis (20/5/2021).

Seperti diketahui, seluruh pelaksanaan program Kartu Prakerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga pencairan insentif.

Hal tersebut dikuatkan dengan jawaban dari 96,2 persen responden yang merasa puas dan sangat puas terhadap platform digital program Kartu Prakerja. Sementara itu, 97,5 persen responden mengatakan bahwa pelatihan Kartu Prakerja mudah dipahami meski dilakukan secara online.

Selanjutnya, sebanyak 96,1 persen responden mengaku puas dan sangat puas terhadap mitra pembayaran insentif program itu. Untuk diketahui, pencairan insentif Kartu Prakerja dapat dilakukan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) serta dompet digital, seperti LinkAja, OVO, Dana, dan Gopay.

Selain pemanfaatan teknologi, Piter juga mengapresiasi program Kartu Prakerja yang terus melakukan evaluasi menyeluruh.

Menurut Piter, tidak banyak program yang dirancang dari nol dan terus dievaluasi. Bahkan, hasil evaluasinya disampaikan secara transparan kepada publik. Hal ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program.

“Pola seperti itu seharusnya dilakukan untuk semua program pemerintah agar pembelajaran dan perbaikan terjadi berkesinambungan,” kata Piter.

Kesempurnaan sebuah program, kata Piter, hanya bisa diwujudkan melalui proses evaluasi dan perbaikan terus-menerus.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan.

Menurut Elan, selain hal-hal positif yang dipaparkan, perbaikan dan pengembangan program Kartu Prakerja yang didasarkan pada hasil survei itu juga penting untuk menjadi perhatian.

“Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja diharapkan bisa lebih memetakan jawaban yang kurang positif dalam survei sehingga bisa melakukan perbaikan,” kata Elan.

Elan juga menyarankan agar platform Kartu Prakerja memiliki fitur yang bisa memberikan rekomendasi pelatihan sehingga bisa membantu para penerima manfaat untuk dapat memilih pelatihan berikutnya.

Perlu dilanjutkan

Survei bertajuk “Persepsi Penerima Kartu Prakerja terhadap Penyelenggaraan Kartu Prakerja” itu juga menyebutkan bahwa sebanyak 98,4 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju jika pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada masa mendatang.

Berkaca pada respons positif itu, para ekonom menilai bahwa program Kartu Prakerja layak diteruskan.

Piter mendukung tujuan program Kartu Prakerja sebagai program peningkatan kompetensi atau skill para peserta yang sebagian besar terdampak pandemi Covid-19.

“Dengan peningkatan kompetensi itu, tenaga kerja yang masih sulit mendapatkan pekerjaan bisa lebih memiliki daya saing atau dapat berwirausaha yang kemudian justru membuka lapangan kerja bagi orang lain,” jelas Piter.

Meski begitu, Piter menyarankan agar program Kartu Prakerja dipisahkan dari program bantuan sosial (bansos).

Seperti diketahui, karena diluncurkan pada masa pandemi, Kartu Prakerja menambahkan fungsi bansos ke dalam programnya. Lewat fungsi ini, penerima manfaat Kartu Prakerja akan mendapatkan total insentif sebesar Rp 3.550.000.

Insentif itu terbagi atas bantuan saldo pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan melalui dompet digital, dan insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu.

Piter berpendapat, program Kartu Prakerja sebaiknya kembali pada fungsi awal sebagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sementara, program bansos harus dioptimalkan pemerintah secara terpisah.

“Penyaluran manfaat program bansos pemerintah harus dilaksanakan dengan lebih baik, lebih cepat, dan tepat sasaran. Dengan begitu, fungsi tambahan bansos pada Kartu Prakerja sebaiknya dihilangkan,” papar Piter.

Saat ini, pemerintah memiliki berbagai program bansos, di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Hal tersebut juga diamini oleh Elan. Ia menilai, sebagai pengganti fungsi bansos pada program Kartu Prakerja, pemerintah diharapkan bisa membuat program baru.

“Pemerintah harus mempersiapkan program baru sebagai asuransi bagi pekerja yang terkena dampak pandemi atau unemployment insurance,” jelas Elan.

Dengan demikian, kata dia, Kartu Prakerja tetap berfokus pada program peningkatan skill tanpa menambahkan manfaat bansos.

Sebagai informasi, hingga gelombang 16, tercatat lebih dari 8 juta orang telah menerima manfaat program Kartu Prakerja.