Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino meminta Majelis Hakim untuk membebaskan kliennya.

Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021), kuasa hukum RJ Lino, Agus Dwiwarso meminta Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan seluruhnya.

"Menerima permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya," sebut Agus dalam persidangan dikutip dari Tribunnews.com.

Adapun dalam gugatannya, tim kuasa hukum RJ Lino meminta Majelis Hakim untuk menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

Sebab Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK dikeluarkan pada 15 Desember 2015 yang dihitung sampai saat ini telah lebih dari jangka waktu dua tahun.

Agus mengatakan bahwa tindakan KPK itu sudah tidak sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Karena syarat waktu penghitungan dua tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan tak terlewati dan KPK tidak menerbitkan SP3 terhadap RJ Lino," jelasnya.

Menurut Agus berdasarkan fakta tersebut cukup untuk Majelis Hakim mengabulkan gugatan RJ Lino terkait Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 70C UU KPK tersebut.

Agus juga menambahkan berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No.70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021 telah menyatakan bahwa apabila melewati jangka waktu dua tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak mengeluarkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan gugatan praperadilan.

"Putusan MK tersebut dapat memberi dasar hukum bagi hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan RJ Lino," lanjut Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa sejak keluarnya surat penyidikan pada RJ Lino hingga saat ini berarti sudah memakan waktu 5 tahun 1 bulan dan 10 hari.

Selain itu, Majelis Hakim juga diminta untuk menyatakan bahwa KPK tidak berhak melakukan penyidikan.

Dasarnya, menurut Agus, adalah tindakan itu melanggar Pasal 11 Ayat (1) huruf b, dan Ayat (2) jo Pasal 70 C UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sesuai pasal tersebut KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan karena dalam aturan itu hanya menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar," papar Agus.

Padahal, Agus melanjutkan, kerugian negara akibat perkara RJ Lino hanya sebesar Rp 329 juta.

Adapun RJ Lino ditetapkan sebagai tersangja oleh KPK atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010.

"Tapi kerugian keuangan negara berdasarkan audit BPK sebesar 22.828 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 329.518.755, yang mana ini merupakan biaya pemeliharaan pemakaian QCC tersebut," imbuhnya.

Dalam sidang praperadilan itu, Agus juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan surat penahanan KPK atas RJ Lino tidak sah.

"Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cabang KPK RI," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sidang Praperadilan, Tim Kuasa Hukum Minta KPK Bebaskan RJ Lino"