Salin Artikel

Ingatkan Pemda soal Dampak Libur Panjang, Jokowi: Kasus Covid-19 Pernah Meningkat 119 Persen

Hal ini disampaikannya dalam rangka mengingatkan pemerintah daerah menghadapi arus mudik dan libur Idul Fitri 1422 Hijriah.

Jokowi mengingatkan, pada 2020, ada empat kali libur panjang yang menyebabkan kasus Covid-19 naik drastis.

Pertama, selepas libur panjang Idul Fitri 2020, tercatat lonjakan kasus positif sampai 93 persen.

"Kemudian (usai liburan) Agustus tahun lalu naik 119 persen, libur Oktober (2020) naik 95 persen," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

"Libur tahun baru naik sampai 78 persen. Liburan pada dua pekan lalu (naik) hampir 2 persen, maka hati-hati dengan libur panjang. Kita ini mau libur panjang Idul Fitri," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan kondisi Covid-19 di Indonesia pada Januari 2021.

Saat itu, kasus aktif harian Covid-19 di Indonesia mencapai angka 14.000-15.000 kasus yang merupakan dampak jangka panjang dari libur Natal dan tahun baru.

Kemudian, keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) pernah mencapai di atas 80 persen.

"Saya selalu memantau kondisi harian di Wisma Atlet, itu pernah mencapai 92 persen, teetapi sekarang dua minggu lalu turun mencapai 21 persen," ujar Jokowi.

"Sekarang naik lagi 25 persen, terus akan kita tekan. Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik Lebaran, hati-hati, cek, kedalikan yang mudik itu sangat penting sekali," kata dia.

Jokowi juga menekankan agar semua pemerintah daerah mencermati situasi penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Terlebih, saat ini di sejumlah daerah mulai terpantau kenaikan kasus Covid-19.

Dia lantas menyebutkan sejumlah daerah terus dipantau karena menunjukkan kurva kenaikan kasus baru.

"Perlu saya sampaikah hati-hati. Di daerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimatan Barat, NTT , Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau hati-hati. Ada kenaikan, karena grafis dan kurva harian selalu kita ikuti," kata dia. 

Terakhir, kepala negara mengingatkan pemerintah daerah mencermati pergerakan masyarakat yang mudik Lebaran di daerah masing-masing.

Sebab, berdasarkan survei yang digelar pemerintah sebelum ada larangan mudik, masih ada 89 juta orang yang berkeinginan mudik.

"Sebanyak 89 juta orang itu kurang lebih (setara jumlahnya) dengan 33 persen dari penduduk kita. Kemudian begitu ada larangan mudik turun 11 persen tetapi angkanya 29 juta," ujar Jokowi.

"Lalu begitu kita sosialisasikan kepada gubernur, bupati, wali kota soal larangan mudik, angkanya turun menjadi 7 persen, tetapi itu masih setara dengan 18,9 juta orang yang masih akan mudik," kata dia. 

Oleh karena itu, menurut kepala negara, kebijakan larangan mudik harus terus disampaikan agar keinginan masyarakat bisa ditekan.

Selain itu, Jokowi mengingatkan pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan oleh masyarakat.

"Kuncinya ada di situ, disiplikan masyarakat secara ketat melalu protokol kesehatan. Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di Idul Fitri," ujar dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/08271841/ingatkan-pemda-soal-dampak-libur-panjang-jokowi-kasus-covid-19-pernah

Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke