Salin Artikel

Satgas: Jumlah Vaksin Covid-19 Terbatas, Pemerintah Atur Laju Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, persediaan vaksin Covid-19 saat ini dalam kondisi terbatas.

Oleh karenanya pemerintah mengatur laju vaksinasi untuk dapat menjaga keberlangsungan penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

"Jumlah vaksin yang terbatas mengharuskan pemerintah mengatur laju vaksinasi Covid-19. Namun, masyararakat tak perlu khawatir," ujar Wiku dalam siaran pers di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4/2021).

Menurut Wiku, saat ini pemerintah sudah memiliki tambahan 20 juta dosis vaksin Covid-19 hasil produksi PT Bio Farma.

Sehingga diharapkan kebutuhan vaksin untuk vaksinasi pada April dan Mei 2021 dapat terus berjalan.

"Selanjutnya PT Bio Farma juga akan terus meningkatkan kapasitas produksi vaksin Covid-19 sehingga dapat memenuhi kebutuhan program vaksinasi," tambah Wiku.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tidak akan terhenti akibat stok vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini sedang terbatas.

Hanya saja, pemerintah kini memprioritaskan dulu penyuntikan vaksin bagi lansia.

"Karena pelayan publik itu 40 persen sudah tercover (vaksin Covid-19)sementara lansia itu 10 persen," tutur Nadia

"Sehingga dengan vaksin yang saat ini tersedia maka kita ingin 60-70 persennya dialokasikan untuk lansia dulu," kata Nadia saat dijumpai di Kemenkes, Selasa (20/4/2021).

Dia pun menyebutkan ada kemungkinan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 libur selama Idul Fitri 1422 Hijriah.

Namun, kondisi itu hanya berlangsung selama dua hingga tiga hari.

"Idul Fitri kemungkinan penyuntikan vaksin (Covid-19) akan libur. Tapi selama masa Idul Fitri saja atau sekitar dua hingga tiga hari," katanya.

Setelah itu, pelaksanaan penyuntikan vaksin akan kembali berlanjut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/15572921/satgas-jumlah-vaksin-covid-19-terbatas-pemerintah-atur-laju-vaksinasi

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke