Salin Artikel

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Pasalnya, menurut dia, sejumlah menteri yang berinisial M itu memiliki kontroversinya masing-masing.

"Begini, menteri-menteri 'M' ini juga lumayan punya kontroversi. Jadi Pak Luqman ini enggak sembarangan omong juga," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini membeberkan kontroversi yang menimpa menteri-menteri berinisial M.

Menteri inisial M yang pertama disebutnya adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Menurut dia, Mendag Lutfi memiliki kontroversi lumayan banyak. Salah satunya adalah mengenai impor beras.

"Kemarin tentang impor beras salah satunya. Walaupun dia baru saja hadir, dengan kontroversi seperti itu, kemungkinan di-reshuffle juga akan besar tuh, Si Pak Lutfi," ucapnya.

Namun, menurut Hendri, hal ini tak menjadi faktor mutlak akan penggantian Lutfi.

Sebab, menurut dia, Lutfi bisa saja dipindahkan ke pos baru sebagai Menteri Investasi.

"Pos yang mungkin cocok buat dia. Kan sebelumnya Pak Lutfi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tuh. Misalnya dia digeser, menjadi Menteri Investasi," ucapnya.

Sementara itu, menteri 'M' lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hendri menilai, sejauh ini kinerja Muhadjir belum menunjukkan hasil yang signifikan.

"Enggak ada hal yang terlalu signifikan di pendidikan, bahkan bansos kena korupsi. Dan sampai hari ini juga belum ada hal yang bisa dilakukan dengan baik," tutur dia.

Lebih jauh, Hendri menyoroti pula kinerja Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang juga memiliki inisial M.

Dia berpendapat, posisi Moeldoko saat ini justru membuat Presiden Joko Widodo tersandera, terlebih setelah kisruh Partai Demokrat.


Menurut dia, akan ada dua penilaian masyarakat terkait keputusan Presiden Jokowi terhadap Moeldoko.

"Kalau Pak Jokowi enggak reshuffle Pak Moeldoko, kemungkinan masyarakat banyak yang menganggap apa yang dilakukan Pak Moeldoko selama ini direstui pak Jokowi," kata dia.

Sebaliknya, lanjut dia, apabila Presiden Jokowi mengganti Moeldoko, maka publik akan menilai Presiden mendengarkan suara rakyat.

Pasalnya, Hendri melihat cukup banyak masyarakat yang menilai, tindakan KSP Moeldoko terlibat di kisruh Partai Demokrat kurang pantas dilakukan.

Nama menteri inisial M berikutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Berbeda dengan menteri inisial M yang disebut sebelumnya, Hendri menilai Mahfud MD paling rendah kontroversinya.

Bahkan, Mahfud dinilainya justru menjadi peredam, pendingin atau penetralisir dalam pemerintahan Jokowi.

"Jadi, kalau misalnya anak kecil panas, Pak Mahfud ini tuh Tempra-nya (obat) buat pemerintahan Pak Jokowi," ujar dia.

Hendri berpandangan, kehadiran Mahfud justru dapat meredam kontroversi yang ada di pemerintahan Jokowi.

"Dengan kehadiran Pak Mahfud itu lebih adem rasanya ketika ada kontroversi di pemerintahan Pak Jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, politisi PKB Luqman Hakim menyebut Presiden Jokowi akan me-reshuffle terhadap anggota Kabinet Indonesia Maju berinisial M.

"Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M," kata Luqman saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Namun, Luqman tidak merincikan lebih jauh terkait identitas dari anggota kabinet yang berinisial M tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/17/06060061/disebut-terdampak-reshuffle-ini-catatan-4-anggota-kabinet-berinisial-m-

Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke