Gubernur Sulawesi Tengah Terpilih Diharapkan Mampu Mengentaskan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mendorong pasangan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir, untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berkaca dari data Badan Pusat Statistik yang mencatat Sulawesi Tengah beradapa pada peringkat ke-9 provinsi termiskin di Indonesia.

"Artinya, ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan Sulteng. Untuk itulah, kekuasaan ini harus diambil oleh Partai Nasdem. Insya Allah kami mampu melahirkan kesejahteraan untuk rakyat," kata Ali pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Partai Nasdem di Palu, Jumat (2/4/2021), dikutip dari keterangan tertulis.

Ali menyatakan, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, salah satunya dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Menurut Ali, integrasi program provinsi dan kabupaten/kota penting agar sektor daerah yang paling potensial dapat dikembangkan secara fokus.

"Kita berharap wajah Sulawesi Tengah lima tahun mendatang akan utuh. Selama ini, kita lihat visi provinsi bicara kelautan, sementara visi bupati bicara gunung dan darat. Tidak pernah ketemu," ujar Ali.

Sementara itu, Rusdy mengatakan, akan mengevaluasi kebijakan fiskal di provinsi Sulawesi Tengah sekaligus mencari peluang pendapatan daerah untuk menekan angka kemiskinan.

"Kenapa kemiskinan jadi masalah? Karena pendapatan daerah kita rendah. Kita akan tingkatkan ke depan untuk membiayai wilayah seluas 61 ribu km persegi, dengan 6.600 km garis pantai ini. Potensi yang ada harus kita kelola dengan baik," kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah pascabencana di Sulawesi Tengah.

Partai Nasdem merupakan salah satu pengusung pasangan Rusdy-Ma'mun dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 lalu.

Selain Nasdem, Rusdy-Ma'mun juga diusung oleh Partai Golkar, PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Hanura, dan PPP.