Kudeta di Demokrat: Penunjukan Moeldoko hingga Rasa Bersalah SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

KLB tersebut digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Moeldoko terpilih berdasarkan hasil voting cepat. Calon lainnya, yakni Marzuki Alie, memutuskan mundur. Kemudian, KLB menunjuk mantan Sekjen Demokrat itu sebagai Ketua Dewan Pembina.

Penetapan Moeldoko sebagai ketua umum dibacakan oleh mantan kader Demokrat Jhoni Allen.

Pernyataan tersebut diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan keputusan tersebut.

"Setuju!" teriak para peserta.

Moeldoko tidak berada di lokasi kongres. Ia menyampaikan kesediaan menerima mandat dari KLB itu melalui sambungan telepon.

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan terima kasih dan menanyakan tiga hal kepada kader Demokrat yang hadir.

Pertama, ia memastikan bahwa KLB tersebut digelar sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko.

Peserta KLB pun kompak menjawab, "Sesuai".

Setelah itu Moeldoko bertanya soal keseriusan kader Partai Demokrat soal penetapan ketua umum dan komitmen kader untuk bekerja dengan penuh integritas.

Secara terpisah, Marzuki Alie menyatakan siap bekerja sama untuk memenangkan Demokrat pada Pemilu 2024.

"Saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," sebut Marzuki.

Selain itu, KLB juga memutuskan mencabut jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tidak sah

Terkait upaya kudeta tersebut, AHY menegaskan bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional.

Sebab, kongres tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Dengan demikian, AHY menegaskan, dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Ia juga menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.

"Saya Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," ucapnya.

AHY pun menyinggung sikap Moeldoko yang akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Sebab, Moeldoko selalu menepis tudingan terlibat dalam upaya kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku kesatria yang bisa dijadikan contoh," kata dia

Rasa malu dan bersalah

SBY turut angkat bicara menanggapi KLB tersebut. Ia merasa malu dan bersalah karena pernah memercayai dan memberikan jabatan kepada Moeldoko.

Moeldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada era kepemimpinan Presiden SBY.

Tiga bulan kemudian, Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon panglima TNI ke DPR menggantikan Agus Suhartono.

"Rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Senada dengan AHY, SBY menilai tindakan Moeldoko jauh dari sikap kesatria.

Bahkan, kata SBY, tindakan Moeldoko itu membuat malu para prajurit atau perwira yang pernah bertugas di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ujar SBY.

SBY pun meminta AHY dan semua kader Partai Demokrat bersabar dan berikhtiar untuk mencari keadilan.

Ia juga percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah akan bijak dalam menyikapi gerakan perebutan kekuasaan yang terjadi di partainya.

"Saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," ucap SBY.