Sidang Sengketa Pilkada Boven Digoel, MK Akan Minta Keterangan KPK, KPU, Bawaslu, dan Ditjenpas

Adapun agenda sidang tersebut yakni mendengarkan saksi atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

"Selain saksi atau ahli dari para pihak, MK juga memanggil KPK, KPU, Bawaslu, dan Ditjen Pemasyarakatan untuk memberi keterangan dalam persidangan tersebut," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/2/2021).

Hasyim mengatakan, sidang ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Sidang akan digelar secara daring dan luring oleh para pihak sesuai protokol kesehatan dan tata tertib sidang yang berlaku.

Perkara ini teregistrasi dengan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh calon bupati dan calon wakil bupati Boven Digoel nomor urut 3, Martinus Wagi dan Isak Bangri.

Sebelumnya, Semy Latunussa selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa pihak terkait, yakni calon bupati dan wakil bupati terpilih, Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba belum menjalani masa jeda lima tahun sejak dibebaskan dari penjara.

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 Ayat 1 huruf f PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kecuali, terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Selanjutnya, pada Senin (8/2/2021), KPU Kabupaten Boven Digoel yang diwakili kuasa hukumnya Frederika Korain mengatakan, telah menerima dokumen pada saat pencalonan Yusak Yaluwo berupa surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke.

Kemudian, pengumuman sebagai mantan narapidana di media harian lokal Cendrawasih Post, petikan putusan Mahkamah Agung, surat keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 16 Januari 2020.

Lalu, surat keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 11 Agustus 2020, serta surat pernyataan bakal calon bupati dan wakil bupati Boven Digoel.

Termohon menyampaikan, Yusak Yaluwo tidak menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat bagi bakal calon mantan terpidana.

Selanjutnya, termohon dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah memverifikasi faktual ke Kepala Lapas (kalapas) Sukamiskin.

Berdasarkan melalui surat kalapas mengatakan, Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan berakhir pada 26 Mei 2017.

Demikian pula termohon bersama Bawaslu telah melakukan verifikasi faktual Pengadilan Negeri Merauke.

Sementara itu, pihak terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Yusril Ihza Mahendra mengatakan, MK tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon.

Hal ini karena perkara yang diajukan pemohon bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya.

Selain itu, mengenai kedudukan hukum, Yusril menyampaikan, perolehan pemohon dengan pihak terkait melebihi 2 persen, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara a quo.