Salin Artikel

Evaluasi Penyelenggaran Pemilu 2019 Diminta Tak Hanya Fokus Terhadap Jumlah Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw menilai evaluasi penyelenggraan pemilu tidak hanya sekedar melihat jumlah korban meninggal di Pemilu 2019.

Menurut dia, evaluasi juga harus melihat mitigasi apa yang harus dilakukan agar masalah di Pemilu 2019 tidak terjadi kembali.

"Jadi evaluasinya tidak sekedar semata-mata orang yang menjadi korban, tapi penyelenggara itu melakukan langkah mitigasi apa. Sehingga kerumitan ini dan korban bisa diminimalisir," kata Jerry dalam diskusi daring, Jumat (19/2/2021).

Jerry menilai, sebenarnya Pemilu di 2019 tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan Pemilu di 2014, tingkat kerumitannya juga sama walaupun ada tambahan satu kotak suara di Pemilu 2019.

Ia mengatakan menambah satu kotak suara di Pemilu 2019 tidak menambah kerumitan pelaksanaan pemilu secara signifikan.

"Yang mau saya katakan, kerumitan di 2014 tidak berbeda jauh. Kan orang selalu mengatakan di sana empat, di sini empat, tapi lima (kotak suara) ini kan presiden dengan dua calon. Mudah sekali dan lebih gampang," ujarnya.

"Yang rumit itu legislatif, karena itu, menurut saya soalnya itu (masalah pemilu) bukan di-soal kerumitan tapi sejauh apa langkah-langkah mitigasi," lanjut dia.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jerry menilai, jika tidak dilaksanakan tahun ini, ada baiknya diagendakan untuk dibahas pada tahun 2022.

Jerry menjelaskan, revisi tahun di 2022 perlu dilakukan agar DPR dan pemerintah memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Sehingga, nantinya UU hasil revisi menjadi lebih baik terutama dalam hal pemilu keserentakan.

"Ruang percakapan dan waktu bicara itu bisa lebih panjang dan kita bisa menerima banyak masukan," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/19392351/evaluasi-penyelenggaran-pemilu-2019-diminta-tak-hanya-fokus-terhadap-jumlah

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke