Salin Artikel

Survei Sebut Kepuasan pada Kinerja Presiden Turun, Istana: Tak Terkait Langsung dengan Jokowi

Survei mengatakan bahwa kepuasan publik pada kinerja Presiden mencapai titik terendah sejak tahun 2016, yakni di angka 62,9 persen.

Menurut Fadjroel, hal ini tak terkait langsung dengan Jokowi.

"Tadi malam di Kompas TV, kata Peneliti Indikator Politik, ini terkait revisi UU Pemilu di DPR. Jadi tak terkait Pak Jokowi secara langsung," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Daripada melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden, kata Fadjroel, lebih penting untuk memperhatikan angka kepercayaan publik terhadap Kepala Negara.

Dalam survei IPI disebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi saat ini mencapai 82 persen.

"Menurut kami, yang penting dilihat tingkat kepercayaan atau trust terhadap Presiden Jokowi sebesar 82 persen," ujar Fadjroel.

Fadjroel mengeklaim, tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi ini menjadi modal pemerintah dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk dalam penanganan pandemi.

"Modal sosial yang sangat besar menghadapi pandemi, memulihkan ekonomi, dan mengarusutamakan toleransi," kata dia.

Adapun survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI) dirilis pada Senin (8/2/2021). Survei itu digelar pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2021.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, penurunan angka kepuasan publik berada di titik paling rendah sejak 2016.

"Ini titik terendah tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, bahkan sejak Juni 2016," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers daring, Senin.

Selain itu, survei juga menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden mencapai 82 persen.

Angka kepercayaan publik terhadap Kepala Negara ini berada di urutan kedua setelah TNI yang mendapat angka kepercayaan tertinggi mencapai 89,9 persen.

Selanjutnya, gubernur berada di urutan ketiga institusi yang paling dipercaya publik dengan angka 80 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/11/07115521/survei-sebut-kepuasan-pada-kinerja-presiden-turun-istana-tak-terkait

Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke