Salin Artikel

Kemenkominfo: Sejak Pandemi Ada 1.387 Hoaks, 134 Diproses Polisi

Hoaks terkait dengan pandemi Covid-19. 

"Sejak pandemi Covid-19 menyentuh Indonesia Maret 2020 lalu, ada 1.387 jenis hoaks yang teridentifikasi," kata Semuel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Dialog Produktif bertema Tolak dan Waspada Hoaks, Selasa (26/1/2021).

Lanjutnya, jika hoaks tersebut tidak sampai mengganggu ketertiban umum, Kemkominfo akan memberikan stempel hoaks dan menginformasikan tentang kekeliruan itu kepada masyarakat.

Langkah lainnya, Kemkominfo menghapus konten yang terbukti hoaks dari sosial media sebagai sumber penyebaran.

"Tapi kalau sudah mengganggu ketertiban umum, kita bisa lapor ke polisi untuk ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada 134 kasus yang ditangani kepolisian terkait hoaks Covid-19 ini," tegasnya.

Salah satu hoaks yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu adalah terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Kodim 0817/Gresik Mayor Infantri Sugeng Riyadi yang menjadi korban hoaks datang memberikan pernyataan.

"Saya ditunjukkan melalui pesan WhatsApp, bahwa saya dikabarkan meninggal dunia. Saya pertama kali mendengar berita ini justru dari komandan saya Dandim 0817/Gresik, Letkol Taufik Ismail. Kemudian saya diajak foto selfie untuk menangkal berita tidak benar itu," terang Mayor Sugeng.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitna (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, belakangan hoaks yang paling banyak memang mengenai vaksin Covid-19.

Mafindo, kata dia, mencatat ada 83 hoaks terkait vaksin Covid-19 dengan viralitas cukup tinggi.

"Karena 42 persen terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran termasuk hoaks kematian Mayor Sugeng," ujarnya.

Lebih lanjut, Septiaji menuturkan bahwa penyebaran hoaks ini memiliki beragam motif. Termasuk motif ekonomi dan niat jahat di dalamnya.

Ia menganalisis beberapa kelompok masyarakat yang terpengaruh hoaks vaksinasi tersebut.

Pertama, ada kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan keluarga anti vaksin, tetapi percaya teori konspirasi.

"Sehingga menganggap Covid-19 ini flu biasa dan tidak perlu divaksin. Kelompok lainnya adalah kelompok yang mau divaksin dan sadar soal pentingnya vaksinasi Covid-19, tetapi mereka memiliki bias. Misalnya bias anti Cina atau anti Barat," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/27/10394341/kemenkominfo-sejak-pandemi-ada-1387-hoaks-134-diproses-polisi

Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke