Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Senin (25/1/2021).

"Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi oleh KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya valid," kata Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (25/1/2021).

Tito mengatakan, bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, data pemilih dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Ia pun berharap program vaksinasi dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta tertib.

"Yang tidak ada Pilkada, bisa di-cross checking data dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019, karena mereka juga melakukan coklit manual," ujar dia.

Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin prioritas.

Mengingat, saat ini dosis vaksin di Indonesia masih terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah.

"Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala prioritas by name by address, dukcapil ada data dan untuk daerah yang diverifikasi pada pilkada kemarin," ucap dia.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Pihaknya pun akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi.

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," kata dia.