Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Seperti diketahui Komjen Listyo Sigit Prabowo selangkah lagi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. DPR telah menyetujui nama Listyo Sigit untuk menjadi TB-1. 

Menurut Beka, Polri kerap menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM.

Meskipun jumlahnya menurun, akan tetapi aduan mengenai Polri tetap menjadi yang terbanyak dibanding institusi lain.

"Saya kira tantangan Pak Sigit dan teman-teman kepolisian ke depan adalah bagaimana menurunkan angka aduan kepolisian ke Komnas HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bersama, termasuk Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM juga ikut memberikan pelatihan dalam aspek HAM kepada anggota kepolisian.

Beka mengatakan, peningkatan kapasitas anggota kepolisian juga menjadi tantangan berikutnya bagi Listyo Sigit. Tak hanya soal skala, substansi dan pelatihan yang diberikan kepada polisi juga dinilai perlu ditingkatkan.

Isu berikutnya yang disoroti terkait persoalan di Papua. Menurut Beka, Listyo Sigit atau pihak kepolisian perlu mengatasi maraknya kekerasan yang terjadi di Papua dan melakukan penegakan hukum.

Selain itu, Polri dinilai perlu menjaga hak konstitusional warga Papua dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpendapat.

Masih terkait kebebasan berpendapat, Komnas HAM menyinggung soal penggunaan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Aparat kepolisian harus berhati-hati betul dalam penggunaan UU ITE supaya tidak ada ekses negatif, dan kemudian malah alih-alih pengen menegakan hukum tapi yang terjadi adalah mengetatkan atau mengkerdilkan hak konstitusional warga," ungkapnya.

Kemudian, Komnas HAM menilai polisi juga perlu melakukan penegakan hukum atas aksi-aksi intoleran yang terjadi apabila memenuhi unsur pidananya.

Tantangan lainnya adalah soal kekerasan aparat. Terakhir, Beka menyoroti program Listyo Sigit yang akan mengamankan proyek prioritas nasional.

"Saya kira ini juga harus hati-hati dalam pengertian, supaya di satu sisi programnya pemerintah jalan, tapi di sisi lain sengketa atau konflik agraria, pelanggaran HAM warga yang ada dalam proyek strategis nasional itu tidak terlanggar," tutur dia.