Salin Artikel

Ketua Komisi IX Minta Pemerintah Lakukan Terobosan Tangani Pandemi

Menurut Felly, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan lockdown parsial.

"Perlu penanganan yang tidak biasa. Sudah tidak bisa dengan hanya imbauan 3M lagi, tapi pemerintah harus melakukan lompatan. Misalnya dengan lockdown parsial," kata Felly dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Ia mengaku khawatir dengan perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air tiap hari. Hingga Selasa (5/1/2021), kasus positif Covid-19 mencapai 779.548, dengan 645.746 kesembuhan dan 23.109 kematian.

Felly mengatakan, lockdown parsial akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 dan memulihkan fasilitas kesehatan.

Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah agar lebih serius bekerja sama dalam mengatasi pandemi dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, pengobatan dinilai Felly harus terus diperkuat.

"3T sangat ampuh menyelesaikan penanganan Covid-19 di hulu," ujar Felly.

Hal lain, ia meminta pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas bagi pasien orang tanpa gejala (OTG) serta pasien dengan gejala lanjutan.

Menurut Felly, pemda dapat memakai gedung-gedung sekolah atau gedung milik pemerintah lainnya untuk merawat pasien OTG.

"Jika pasien OTG dimasukkan ke rumah sakit biayanya bisa lebih dari Rp10 juta per orang. Pemerintah daerah juga perlu ada terobosan terkait fasilitas bagi OTG," kata dia.

Fasilitas penunjang bagi warga untuk melakukan isolasi mandiri juga perlu dipikirkan. Sebab, tidak semua keluarga mampu menyediakan ruang khusus untuk isolasi mandiri.

"Pemda tidak boleh menutup mata atas fakta tersebut. Dan harus mencari solusinya," ucap Felly.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/12045891/ketua-komisi-ix-minta-pemerintah-lakukan-terobosan-tangani-pandemi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke