Salin Artikel

BPOM Pastikan Vaksin Sinovac yang Diterima Pemerintah Sudah Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, aspek keamanan vaksin Sinovac asal Cina yang kini telah tiba di Indonesia sudah baik.

Hal ini berdasarkan kunjungan tim BPOM untuk memantau produksi vaksin tersebut di China.

"Alhamdulillah kalau dari aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik," ujar Penny dari siaran video tentang keamanan vaksin Covid-19 yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/12/2020).

"Itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang critical. Jadi dari aspek keamanan sudah baik," lanjutnya.

Dia menuturkan, saat ini BPOM hanya tinggal menunggu hasil analisis efektivitas vaksin.

Analisis dilakukan dengan mengambil sampel darah dan melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.

"Dilihat seberapa besar vaksin ini meningkatkan antibodi kita. Yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif itu dari segi meningkafkan antibodi," ungkap Penny.

"Lalu kemampuannya untuk mentralisasi virus yang masuk ke badan kita. Jadi meningkatkan antibodi kita dan memang cocok sehingga bisa menetralisasi jika ada virus yang masuk," tambahnya.

Pada Minggu (6/12/2020), sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 tiba Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB. Vaksin yang tiba merupakan vaksin siap suntik.

Menurut Presiden Joko Widodo, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lain yang akan tiba pada Januari 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/17533921/bpom-pastikan-vaksin-sinovac-yang-diterima-pemerintah-sudah-aman

Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke