Salin Artikel

Pengamat: Stafsus Menteri Mestinya di Belakang Layar, Sekarang Banyak yang Tampil

Stafsus bertanggung jawab kepada menteri dan karena itu Chazali menyatakan tugas seorang stafsus lebih banyak di belakang layar.

"Karena itu sebetulnya stafus lebih banyak harusnya di belakang layar," kata Chazali dalam diskusi daring Perspektif Indonesia, Sabtu (28/11/2020).

Kendati begitu, dia melihat saat ini banyak stafsus menteri yang suka tampil di hadapan publik.

Menurut Chazali, para stafsus yang kerap tampil terkesan mengambil alih tugas-tugas pejabat lain di posisi Eselon I.

"Tapi yang kita sering lihat kecenderungan sekarang ini stafsus tampil secara publik di depan layar yang men-take over tugas-tugas tupoksi pejabat yang ada di dalam. Ini yang jadi persoalan, saya sering miris di sini," ucapnya.

Chazali menegaskan, stafsus semestinya menjadi "think tank" bagi menteri dalam pengambilan kebijakan.

Stafsus diharapkan menjadi filter, agar kebijakan atau keputusan yang diambil menteri produktif dan efektif.

"Fungsi stafsus itu lebih bisa menyaring terhadap berbagai hal," kata Chazali.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Erwin Moeslimin Singajuru mengatakan dengan Perpres 68/2019 sebetulnya stafsus memiliki tugas dan fungsi yang lebih jelas.

Di Perpres 68/2019, aturan tentang stafsus menteri dimuat di Pasal 68 sampai Pasal 72.

"Sejarah stafsus sejak 1999 oleh Megawati jadi presiden, tapi dulu stafsusnya tidak diperpreskan. Baru kemudian 2015 dan diperbarui 2019. Nah tugasnya jelas," kata Erwin.

Ia pun menyebut stafsus dipilih berdasarkan keahlian di bidang masing-masing.

Namun, Erwin mengatakan masih perlu ada evaluasi terkait pembagian kerja stafsus agar fungsinya berjalan optimal.

"Memang perlu dikritisi dan evaluasi, agar stafsusnya tidak sempalan karena kita ini lagi mengelola negara," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/14323001/pengamat-stafsus-menteri-mestinya-di-belakang-layar-sekarang-banyak-yang

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke